Indeks Icw

Ketua Umum BMI Farkhan Evendi mendorong agar KPK turun tangan terkait dugaan penyelewenang kekuasaan yang dilakukan stafsus milenial Jokowi, Andi Taufan Garuda.

ICW mendesak KPK bersikap transparan terhadap seleksi Deputi Penindakan, dengan membuka tahapan demi tahapan dan nama-nama calon yang mengikuti seleksi.

100 hari ekrja KPK pada era kepemimpinan Firli Bahuri lebih banyak menyajikan kontroversi dibandingkan prestasi. 

KIP putuskan hasil audit BPKP terkait BPJS Kesehatan sebagai informasi terbuka.

Pada 2019, aparat penegak hukum (KPK, Polri dan Kejaksaan) hanya mengungkap 271 kasus korupsi di Indonesia.

ICW meminta KPK tidak menyingkirkan orang-orang yang punya integritas.

ICW menilai KPK tak berani membuka informasi soal Harun Masiku.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyidir balik ICW. Menurutnya ICW "paling benar."

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai tahun ini merupakan tahun paling buruk bagi pemberantasan korupsi.

ICW menilai pasal yang menjerat dua tersangka penyiram air keras Novel Baswedan bisa ditingkatkan.

ICW mencatat 92 kasus teror menimpa pegiat anti korupsi sejak tahun 1996 hingga Desember 2019.

ICW menilai MA harus berbenah diri lantaran vonis ringan untuk koruptor kembali terjadi di tahun ini.

Eks Gubernur Riau, Annas Maamun dapat grasi berupa pengurangan hukuman 1 tahun dari Jokowi, sehingga diprediksi bebas pada 3 Oktober 2020.

Jokowi masih punya waktu untuk menerbitkan Perppu sebelum UU KPK 19/2019 berlaku penuh pada 21 Desember 2019.

Selain desa fiktif, penyelewengan dana desa juga termasuk proyek palsu. 

Menkopolhukam Mahfud MD merespons desakan ICW agar Jokowi menerbitkan Perppu KPK dalam waktu 100 hari.

ICW menilai, pernyataan Presiden Jokowi yang menekankan menteri jangan korupsi adalah pernyataan yang normatif saja

Polri dan KPK diminta menginvestigasi perobekan 'Buku Merah' untuk meluruskan dugaan-dugaan yang muncul.

Jokowi diminta tak ragu untuk terbitkan Perppu yang isinya menolak seluruh pasal dalam UU KPK baru.

Tim Transisi bentukan KPK sebagai respons kepada Presiden Joko Widodo, karena hingga kini Presiden belum juga merespons surat dari pimpinan usai UU KPK direvisi.