tirto.id - Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. ICW melaporkan Firli atas dugaan penerimaan gratifikasi perihal kunjungan pribadi menggunakan helikopter.
ICW menemukan ada perbedaan harga sewa helikopter yang digunakan Firli saat melakukan kunjungan ke Palembang dan Baturaja, Sumatera Selatan.
“Kami mendapat informasi lain bahwa harga sewa [helikopter] per jam sekitar US$2.750 atau setara Rp39 juta. Jika ditotal, Rp172 juta yang harus dibayar,” ucap Koordinator Divisi Pengelolaan Pengetahuan ICW Wana Alamsyah di Mabes Polri, Kamis (3/6/2021).
Firli pernah menjalani sidang etik oleh Dewan Pengawas KPK, kala itu ia bilang harga sewa per jam Rp7 juta belum termasuk pajak. Bila ia menyewa empat jam, sambung Wana, ada selisih Rp141 juta atau ‘diskon’ 42 persen, yang diduga sebagai penerimaan gratifikasi.
Ihwal gratifikasi, Firli dianggap melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
ICW juga mendapatkan informasi perihal dugaan konflik kepentingan terkait penyedia helikopter, PT Air Pacific Utama.
Hasil penelusurannya, salah satu komisaris di perusahaan tersebut pernah dipanggil menjadi saksi kasus dugaan suap pemberian izin pembangunan Meikarta yang melibatkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin. Maka ICW juga memberitahukan temuan itu ke Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.
Selain itu, ada sembilan perusahaan jasa penyewaan helikopter yang berpotensi digunakan Firli. Namun ICW heran mengapa Firli memilih PT Air Pacific Utama.
“Kami pun mempertanyakan mengapa Dewan Pengawas tidak menelusuri lebih lanjut terhadap informasi yang disampaikan oleh Firli,” kata Wana.
Firli menyewa helikopter PK-JTO seharga Rp7 juta per jam--angka hasil pemeriksaan Dewas KPK--dalam perjalanan dari Palembang ke Baturaja dan sebaliknya, pada 20 Juni 2020. Sikap ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip hidup sederhana yang ditanamkan KPK; tidak menyadari pelanggaran yang dilakukan; sebagai Ketua KPK tidak memberikan teladan malah melakukan sebaliknya.
"Menghukum terperiksa [Firli Bahuri] dengan sanksi ringan berupa teguran tertulis 2, yaitu agar terperiksa tidak mengulangi lagi perbuatannya," ujar Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean dalam sidang di kantor KPK, Jakarta, Kamis (24/9/2020).
Firli divonis melanggar Pasal 4 Ayat (1) huruf n dan Pasal 8 Ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020 tentang penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Bayu Septianto
