Menyoal Logika Anggaran Gorden DPR Rp45 M saat Rakyat Sedang Susah

Reporter: Andrian Pratama Taher, tirto.id - 30 Mar 2022 07:00 WIB
Dibaca Normal 4 menit
Anggaran Rp48,7 miliar untuk pembelian gorden rumah dinas Anggota DPR dan Rp 11 miliar untuk pengaspalan menuai protes publik.
tirto.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali memunculkan kontroversi terkait rencana anggaran Rp48,7 miliar untuk pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR dan Rp11 miliar untuk pengaspalan kompleks parlemen.

Langkah lembaga yang dipimpin Puan Maharani itu menuai kritik dari publik. Salah satunya partai non-parlemen, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melontarkan kritik rencana penggantian gorden. Menurut Juru Bicara PSI Furqan AMC, tindakan DPR tersebut dinilai tidak mengedepankan kepentingan rakyat.

"Kenapa DPR begitu cepat tanggap urusan pesolek begini sementara untuk pemenuhan hak-hak rakyat terkesan lambat," kata Furqan dalam keterangan, Selasa (29/3/2022).

Furqan lantas menilai anggaran tersebut lebih baik untuk memperbaiki sekolah ambruk di SDN Ciheleut 1 dan 2, Kota Bogor atau untuk kebutuhan pokok. Mereka juga menilai angka pengadaan gorden rata-rata hingga Rp90 juta untuk 505 rumah dinas anggota DPR, tidak masuk akal.

Partai yang berada dalam parlemen juga mengkritik. Sekjen PAN sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno juga memandang penggantian gorden tidak diperlukan. Ia menilai anggaran tersebut sebaiknya difokuskan untuk rakyat.

“Kalau untuk gorden rumah jabatan di Kalibata rasanya belum perlu untuk diganti. Saya kira anggota DPR bisa memahami jika anggaran gorden di rumah jabatan Kalibata dialihkan untuk membantu pemulihan ekonomi rakyat,” kata Eddy dalam keterangan tertulis yang diperoleh Tirto pada Selasa (29/3/2022).

Sementara itu, Edy juga melihat anggaran pengaspalan juga belum diperlukan. Oleh karena itu, ia menyarankan agar agenda pengaspalan ditunda.

“Rasanya di saat-saat pemulihan dari pandemi menuju endemi ini, saya dan teman-teman lainnya di DPR juga sepakat, agar kita menunda pengeluaran untuk hal-hal yang belum esensial,” tutup anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.


Sekretariat Jenderal DPR RI menjawab alasan anggaran pengadaan gorden dan pengaspalan dimasukkan dalam tahun anggaran 2022. Sekjen DPR Indra Iskandar mengaku, mereka berniat memasukkan anggaran pergantian gorden sejak 2009, tetapi tidak kunjung terealisasi.

"Kemarin di 2022 setelah anggarannya tersedia, kami memasukkan komponen vitrase untuk pergantian gorden-gorden rumah anggota yang umurnya sudah lebih dari 13 tahun," kata Indra dalam keterangan, Senin (28/3/2022).

Indra mengaku, tidak sedikit gorden rumah anggota DPR yang perlu diganti. Ia menuturkan, pembelian gorden dengan anggaran rata-rata Rp80-90 juta untuk 505 rumah. Setiap komponen dilakukan di setiap rumah dinas pada lantai 1 dan 2 pada sisi jendela ruang tamu, pintu jendela ruang keluarga, ruang kerja, kamar anak dan pekerja rumah tangga hingga jendela tangga.

“Jadi, ada 11 item tersebut dari angka yang saya sebutkan Rp80 juta sekian dan itu pagu anggaran tahun 2022 sebesar 48.745.624.000 untuk harga perkiraan dari konsultan perencana atau konsultan estimate 46.194.954.000. Nah, untuk Harga Perkiraan Sendiri [HPS], kami hitung include dengan PPN [Pajak Pertambahan Nilai] 11 persen sebesar Rp 45.767.446.332. Semua aspek perencanaan seperti desain, bahan, spek teknis, serta harga perkiraan disusun oleh konsultan perencana dan melalui proses unit pelayanan,” jelas Indra.

“Jadi semua kegiatan itu di samping di-review oleh inspektorat utama, juga dilakukan pembahasan yang sangat intensif dengan Panja BURT [Panitia Kerja Badan Urusan Rumah Tangga DPR]. Jadi Rp48 miliar itu adalah gorden bukan untuk 1-2 rumah tapi 505 rumah dengan tadi 11 item di setiap rumah,” sambungnya.

Pengadaan dilakukan dengan konsep terbuka dan mengedepankan rencana kerja syarat yang jelas. Ia pun menuding pihak yang kalah lelang gorden kerap kali dibocorkan ke penegak hukum dan media dengan narasi korupsi. Ia memastikan tidak ada upaya koruptif dalam pengadaan ini.

"Enggak ada hengkipengki, enggak ada urusan begitu. Mau lelang apapun semua secara prosedural tim pokja untuk layanan pengadaan (ULP) di DPR bekerja secara profesional," klaim Indra.

Sementara itu, anggaran pengaspalan dialokasikan untuk perbaikan jalan di kompleks parlemen yang rusak dan menimbulkan genangan air. Selain itu, DPR akan menggelar "Parliamentary Speakers Summit G20" yang dihadiri 20 ketua parlemen dunia atas undangan DPR. Anggaran digunakan untuk merapikan fasilitas jalan di Gedung DPR. Ia mengaku, taksiran total aspal mencapai 85.300 meter persegi dengan penggunaan 7100 beton aspal.

Kesetjenan DPR menargetkan seluruh proses selesai sebelum 16 Agustus 2022 atau sebelum persetujuan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2023 disetujui DPR.

“Atas dasar itu kami mulai dari saat ini sampai dengan Juli kami akan melakukan perapian-perapian taman, pengaspalan, dan perapian gedung. Minggu lalu kami sudah melakukan perapian waterproofing [pengedapan air] di Gedung Nusantara dan yang lain,” pungkas Indra.



Anggaran Ganti Gorden DPR Terlalu Besar


Pemerhati parlemen dari Formappi Lucius Karus memandang agenda pergantian gorden belum tepat karena angkanya terlalu besar. Ia mengingatkan bahwa tidak sedikit anggota DPR lebih menggunakan rumah pribadi dan menggunakan rumah dinas untuk tempat tinggal staf.

"Jika banyak rumah tak ditempati anggota, artinya fasilitas mewah gorden itu tak tepat sasaran karena anggota DPR yang ingin didandani justru tak bisa menikmati fasilitas gorden mahal tersebut," kata Lucius, Selasa (29/3/2022).

Lucius menilai, pengadaan fasilitas tidak tepat sasaran dan tidak perlu. Ia menyarankan agar anggaran diarahkan lewat program lain yang mengarah kepada rakyat, apalagi situasi ekonomi Indonesia masih mengalami kesulitan. "DPR sebagai rakyat mestinya lebih punya sensitivitas untuk memikirkan kepentingan rakyat itu," tegas Lucius.

Lucius mengingatkan, kejadian seperti proyek gorden tidak kali pertama di era Puan. Salah satu contoh lain adalah proyek untuk pembangunan gedung atau kompleks parlemen yang berakhir ditolak publik.

Oleh karena itu, Lucius menyarankan agar DPR mengkaji ulang atau membatalkan proyek demi memperbaiki persepsi publik terhadap DPR yang kerap buruk.

"Demi perbaikan citra dan kepercayaan publik saya kira DPR sudah seharusnya me-review proyek gorden ini hingga akhirnya bisa dibatalkan. Gorden baru bisa diberikan kepada DPR jika memang situasi perekonomian sudah membaik dan di saat bersamaan DPR juga bisa meyakinkan publik bahwa mereka layak mendapatkan fasilitas mewah seperti gorden tersebut," kata Lucius.

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Sekjen DPR untuk menghentikan pengadaan penggantian gorden ada sejumlah catatan.

"Sekretariat Jenderal DPR RI harus menghentikan sementara proses pengadaan penggantian gorden dan blind untuk memberikan kesempatan bagi penyedia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan yang disyaratkan," tegas peneliti ICW Wana Alamsyah dalam keterangan, Selasa (29/3/2022).

Mereka punya empat alasan untuk meminta proyek tersebut dihentikan. Pertama, mereka menemukan ketidaktransparanan dalam proses pengadaan gorden dan blind tersebut. Ia mengaku, data Sistem Rencana Umum Pengadaan hanya mengumumkan alokasi anggaran Rp48,75 miliar tanpa keterangan jelas.

Kedua, mereka menemukan dugaan kecurangan tender yang mengarah pada pemenang tertentu. Mengacu pada data LPSE DPR RI, waktu tender berjalan pada 8 Maret 2022 dengan total 49 perusahaan mengikuti lelang. Ada 3 perusahaan yang sudah memasukkan anggaran yakni PT Sultan Sukses Mandiri dengan harga penawaran Rp37,79 miliar; PT Panderman Jaya dengan angka Rp42,14 miliar; dan PT Bertiga Mitra Solusi dengan nilai Rp43,57 miliar.

Namun, DPR memasang syarat memegang izin usaha bidang dekorasi interior. Dari ketiga usaha, hanya PT Bertiga Mira Solusi yang mempunyai izin tersebut.

Ketiga, ICW mencatat ada pengadaan serupa pada 2016 silam. Pada 2016, pengadaan tersebut dengan nama 'pemasangan horizontal blind rumah jabatan anggota DPR RI Kalibatan Tahun Anggaran 2016' dengan angka Rp1,04 miliar. Pernyataan ini dinilai bertentangan dengan klaim Sekjen DPR Indra Iskandar bahwa tidak ada pergantian gorden dan blind sejak 2009. Mereka juga menemukan 6 paket pengadaan dengan total Rp33 miliar sejak 2015-2016.

Terakhir, mereka menemukan indikasi pembelian yang digagas DPR mahal. Dalam penghitungan ICW, harga gorden dan blind per unit Rp2 juta dengan total 20 titik (10 titik pemasangan gorden dan 10 titik pemasangan blind) untuk 505 rumah hanya menelan anggaran Rp20,2 miliar. Angka tersebut jauh berbeda dengan taksiran DPR yang mencapai Rp96 juta untuk gorden dan blind.


Baca juga artikel terkait ANGGARAN DPR UNTUK GORDEN atau tulisan menarik lainnya Andrian Pratama Taher
(tirto.id - Politik)

Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri

DarkLight