Mengusir Mitra Kerja, Menggembosi Citra DPR

tirto.id - Insiden pengusiran mitra kerja oleh anggota parlemen kembali terjadi. Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Silmy Karim diminta keluar ruang rapat oleh Wakil Ketua Komisi VII, Bambang Haryadi pada Senin (14/2/2022).

Awalnya Bambang menyoal proyek Blast Furnace yang mangkrak dan akan dihentikan PT Krakatau Steel.

“Pabrik Blast Furnace dihentikan, tapi satu sisi ingin memperkuat produksi dalam negeri. Ini jangan maling teriak maling,” ujar Bambang saat memimpin rapat. “Jangan kita ikutan bermain, pura-pura nggak ikut bermain.”

Belum tiba giliran PT Krakatau Steel untuk menjawab, Silmy menimpali Bambang. “Maksudnya maling, bagaimana, Pak?”

“Anda menyatakan ingin memperkuat, tapi di satu sisi Anda ingin menghentikan. Mana semangat memperkuatnya?” timpal Bambang.

Bambang juga menimpali dengan beralih kepada dugaan kasus pemalsuan Standar nasional Indonesia (SNI) yang melibatkan seorang pengusaha.

“Kasus baja yang ada di Polda Metro, sampai sekarang kita akan minta kejelasannya. Itu salah satu anggota Anda. Namanya Kimin Tanoto,” imbuh Bambang.

“Sini, saya sebagai Dirut Krakatau Steel. Bukan sebagai Ketua IISIA [Indonesia Iron and Steel Industry Association],” sahut Silmy.

“Anda tolong hormati persidangan ini. Ada teknis persidangan. Kok kayanya Anda nggak pernah menghargai Komisi. Kalau sekiranya Anda nggak bisa ngomong di sini, Anda keluar,” tukas Bambang.

“Kalau memang harus keluar, ya, kami keluar,” Silmy menyambut.

Bambang kesal. “Anda merasa hebat. Anda sudah jawab, Anda pengin keluar, silakan keluar,” ujarnya.

Anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP, Adian Napitupulu mencoba menengahi. Ia ingin ada proses investigasi terhadap persoalan impor industri baja. Dan rapat mesti dibuat secara komprehensif.

“Rapat ini belum komplit, kalau rapat ini mau tertutup, panggil pihak-pihak yang lain, misal Kemenkeu, kenapa banyak baja impor yang masuk? Apa yang didapat dari pajak impor, karena semua saling terkait, kita tidak bisa sepihak menyalahkan mereka yang jadi trader, regulator harus dikumpulkan,” ujar Adian dalam rapat tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Lodewijk F. Paulus meminta semua pihak untuk menaati tata tertib dalam rapat atau persidangan di DPR. Cara Silmy memotong pernyataan Bambang dinila Lodewijk tidak tepat.

“Mungkin dia merasa tidak benar dan langsung memotong. Di situ ada tatibnya. Harusnya Pak Silmy tidak perlu seperti itu, beliau sudah sering ke sini [rapat dengan DPR],” ujar Lodewijk.

Usir Komnas Perempuan dan Kemensos

Pengusiran terhadap mitra kerja bukan kali pertama dilakukan DPR. Komnas Perempuan juga pernah menjadi korban pengusiran Komisi III. Pada 13 Januari 2022, Komisi III menggelar rapat evaluasi bersama Komnas HAM dan Komnas Perempuan di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Rapat sudah berjalan, saat perwakilan Komnas Perempuan tetiba masuk ruangan dan berniat untuk menempati salah satu kursi. Wakil Ketua Komisi III, Desmond J. Mahesa langsung meminta ia keluar ruangan.

“Kita rapat jam 10.00. Silakan keluar. Anda tidak menghormati kuorum,” ujar Desmond.

Perwakilan Komnas Perempuan tersebut berusaha menjelaskan, ia tidak telat; sedari tadi ia mengikuti rapat secara daring. Namun Desmond tetap tak bergeming.

“Lain kali tolong tepat waktu, kalau masuk jangan nyelonong. Harusnya kasih tahu sekretariat, kalau boleh masuk, masuk. Kan, ada etika parlemennya,” tukas Desmond.

Anak buah Mensos Tri Rismaharini, Sekjen Kemensos Harry Hikmat juga pernah mengalami pengusiran oleh Komisi VIII DPR. Pada 19 Januari 2022, Kemensos memenuhi undangan rapat pembahasan anggaran dengan Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily menilai cara berkomunikasi Harry buruk.

“Ketika sikap kritis kita dianggap sinisme, dianggap berburuk sangka, dianggap tidak baik. Dan itu [diutarakan] seorang sekjen. Saya sampaikan kepada anggota dan pimpinan: ‘nggak usahlah dibahas di dalam rapat’, tapi mereka bilang: ‘gapapa, ini soal kelembagaan’,” ujar Ace dalam rapat tersebut.

Harry meninggalkan kursi, menyalami para pimpinan Komisi VIII, dan keluar ruangan. Sementara Risma meminta maaf, ia mendaku tidak tahu menahu soal komunikasi buruk anak buahnya.

“Nanti saya minta Pak Sekjen minta maaf. Saya juga minta maaf, baik secara pribadi maupun unit,” ujar Risma dalam kesempatan yang sama.

Senjakala Citra Parlemen

Dosen politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, terjadi relasi yang tidak setara antara DPR dan para mitra. Sehingga menyebabkan munculnya insiden pengusiran tersebut.

“Komunikasinya perlu kesetaraan dan keadilan. Jangan ada yang merasa mendominasi. Hubungan kemitraan yang saling menghormati satu sama lain,” ujar Ujang kepada reporter Tirto, Rabu (16/2/2022).

Sebab menurut Ujang, insiden pengusiran terhadap para mitra akan memperburuk citra DPR.

“Jika perilaku dan kebijakannya tidak dirubah dan tak mau berubah, maka jangan salahkan rakyat jika terus mencap bahwa DPR merupakan lembaga yang aneh,” tukasnya.

Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai DPR sedang berupaya menampilkan citra tegas terhadap mitra kerja mereka. DPR berupaya menunjukkan ketegasan bahwa mereka benar-benar pengawas pemerintah.

Sikap-sikap tegas seperti itu memang dibutuhkan DPR untuk memoles citra mereka yang kadung terjun payung karena proses legislasi, terutama dalam proses pembentukan perundang-undangan. Dan sebagai upaya melepas diri dari imaji ‘tukang stemple pemerintah’.

“Sayangnya bukan citra ketegasan yang ditangkap dari sejumlah tindakan pengusiran yang dilakukan oleh DPR. Mereka justru dianggap semakin merusak citra DPR ketika memperlihatkan wajah parlemen yang kasar tak sopan dengan tamu, arogan, dan lain-lain,” ujar Lucius kepada reporter Tirto, Rabu (16/2/2022).