ICW: KPK Era Firli Hanya Sajikan Kontroversi dan Gimik

ICW menyarankan pimpinan KPK saat ini untuk mundur dari jabatannya. Pasalnya, kepercayaan publik kepada lembaga antirasuah kian meluntur.

Reporter: Fatimatuz Zahra

Terbit 10 Jun 2022 06:47 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Ketua MPR Bambang Soesatyo didampingi Wakil Ketua MPR Arsul Sani, Jazilul Fawaid dan Ahmad Basarah bertumpu tangan bersama dengan Ketua KPK Firli Bahuri, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Lili Pintauli Siregar usai melakukan pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.

tirto.id - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menganggap wajar hasil survei yang menilai kepercayaan publik rendah terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, kerja KPK era Firli Bahuri hanya menyuguhkan kontroversi dan gimik politik.

"Penting untuk kami tekankan, segala lini kerja KPK saat ini hanya mampu menyajikan serangkaian kontroversi dengan segala gimik-gimik politik, tanpa kemudian mampu menunjukkan prestasi," kata Kurnia melalui pesan singkatnya, Jumat (10/6/2022).

Kurnia menyebut bahwa sejak perubahan UU KPK serta masuknya komisioner bermasalah ke KPK, sudah banyak gejala yang mengarah pada upaya 'penggembosan' terhadap lembaga antirasuah tersebut.

Kurnia tak terkejut membaca hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menempatkan KPK memiliki nilai jeblok. Apalagi publik juga meragukan kinerja lembaga antirasuah saat ini.

Mulai dari rendahnya kuantitas dan kualitas penindakan, kekeliruan arah strategi pencegahan korupsi, permasalahan etik komisionernya, hingga bobroknya pengelolaan internal kelembagaan KPK.

"Kami justru kaget jika hasil survei mengatakan KPK baik-baik saja, bahkan berprestasi," tandas Kurnia.

Berdasarkan hal tersebut, ICW kemudian mengusulkan kepada para komisioner untuk segera mundur dari jabatannya.

"Bentuk ketidakpercayaan publik ini menjadi bukti konkret kegagalan strategi pemberantasan korupsi yang diusung oleh pemerintah dan DPR karena merevisi UU KPK serta rapor merah bagi Firli Bahuri dan empat komisioner lainnya," ucap Kurnia.

Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei ‘Kepercayaan Publik terhadap Lembaga-Lembaga Penegak Hukum’ pada Rabu 8 Juni 2022.

Salah satu temuan survei tersebut menunjukkan sebanyak 36,2% masyarakat Indonesia menilai pemberantasan korupsi masih tergolong buruk.

"29,9% responden menyatakan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tergolong buruk dan 6,3% mengatakan sangat buruk," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam keterangannya.