Indeks Ham

Penugasan saja tidak cukup tanpa adanya komitmen kuat untuk membuka ruang dialog, transparansi, akuntabilitas, dan penyelesaian kasus secara adil.

Kementerian HAM menyoroti penghentian kegiatan belajar mengajar (KBM) serta pelarangan penerimaan siswa baru yang terjadi di Tesso Nilo, Riau.

Natalius Pigai ingin korporasi maupun individu juga bisa menjadi aktor pelanggaran HAM, tak hanya pemerintah saja.

Natalius Pigai menginginkan tindak pidana korupsi masuk kategori pelanggaran HAM dalam revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Adang Daradjatun berjanji Komisi III DPR berpihak pada kepentingan HAM dalam menyusun RUU KUHAP.

KemenHAM menegaskan aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat telah mencederai hak atas lingkungan hidup yang baik.

KemenHAM RI memberikan atensi khusus terhadap kasus dugaan perundungan yang berujung pada tewasnya seorang siswa SD di Riau.

Kementerian HAM juga meminta UNHCR untuk memperhatikan para pekerja migran, pencari suaka, dan orang berdarah Indonesia yang tidak memiliki kewarganegaraan.

Hal itu disimpulkan berdasarkan analisis atas kronologi yang disampaikan pengadu dan rekomendasi Komnas HAM 1997.

Kementerian HAM bersedia beri pendampingan jika para pengadu menempuh opsi hukum pidana.

Kata Natalius Pigai, kebijakan yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi bukanlah bagian dari kekerasan.

Kementerian HAM belum mendapatkan surat balasan dari Kapolri, terkait permohonan penghapusan SKCK.

Polri angkat bicara mengenai usulan dihapuskannya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diusulkan Kementerian HAM.

Usulan penghapusan SKCK ini bertujuan memudahkan mantan narapidana mencari pekerjaan usai bebas.

Pigai mengingatkan rakyat memiliki hak yang hakiki untuk mengekspresikan kesenian kecuali mengganggu moralitas bangsa seperti pornografi.

Menteri HAM, Natalius Pigai, menemui Menteri PPPA, Arifah Fauzi, membahas kepastian perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Nusron mengaku, ATR/BPN belum memenuhi target pendatan sertifikasi hak komunal masih di bawah target dengan angka 3 juta hektar.

Dia menilai amnesti yang diberikan ini menjadi keputusan politik bersifat humanis dengan berlandaskan HAM sebagaimana tertuang dalam Point 1 Astra Cita.

Natalius Pigai menyebut 50 persen misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto berisikan tentang HAM.

Tawaran untuk membangun sekolah HAM di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM adalah sementara sebelum ada dana yang memadai.