Indeks Ham

Kampung Redam akan dibangun berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta lembaga-lembaga Intelijen.

Pigai bilang, penyusunan rancangan perpres itu menjadi bagian penting dalam memperkuat implementasi prinsip bisnis dan HAM di Indonesia.

KontraS menyinggung konflik Papua dan aksi represif aparat saat penyampaian aspirasi sebagai parameter kelayakan Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM PBB.

Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro,  menggantikan Presiden tahun sebelumnya, Jurg Lauber dari Swiss.

Pigai mengapresiasi siapa pun, termasuk pemengaruh, yang memanfaatkan hak kebebasan berpendapat untuk menyampaikan kritik.

Ketergantungan negara pada data HAM LSM diakui Pigai. Indeks HAM resmi diluncurkan sebagai solusi data kredibel milik pemerintah.

Natalius Pigai menargetkan setidaknya Indonesia bisa melakukan penilaian HAM terhadap negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

Komnas HAM meminta Natalius Pigai memperhatikan aspek penting seperti memastikan persepsi masyarakat tentang HAM sudah benar, sebelum merevisi UU HAM.

Pigai mengatakan, Kementerian HAM tidak pernah memberikan rekomendasi maupun diminta untuk mengajukan nama yang akan dinobatkan sebagai pahlawan nasional.

Proses itu dilakukan dengan berkomunikasi kepada sejumlah elemen masyarakat HAM.

Hingga saat ini terdapat 10 desa di Indonesia yang sudah menyandang status Desa Sadar HAM.

Komnas HAM menilai, isi RUU HAM yang digagas pemerintah melemahkan tugas Komnas HAM serta menghilangkan semangat independensi Komnas HAM.

Komnas HAM mengapresiasi K/L yang dilakukan penilaian karena menunjukkan komitmen menghormati dan melindungi HAM melalui regulasi, kebijakan, dan program.

Perkap tersebut melegitimasi penambahan kewenangan untuk tindakan upaya paksa yang berdampak pada pembatasan hak asasi manusia.

Pigai menilai, pengaturan sanksi tersebut dapat memperkuat posisi Komnas HAM, terutama pada saat menerbitkan rekomendasi, dalam revisi UU HAM.

Yusril menjamin pemerintah menghormati independensi enam lembaga tersebut dalam mengusut kasus demo ricuh pada akhir Agustus 2025.

Ini dilakukan demi mengungkap fakta-fakta mengenai unjuk rasa yang meluas dam berakhir rusuh pada akhir Agustus lalu.

Pigai meminta aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum kepada aparat yang melanggar saat penembakan gas air mata ke Unisba-Unpas.

Menurut Pigai, penegak hukum tidak seharusnya memidanakan masyarakat sipil seperti Delpedro hanya karena menyampaikan pendapat, pikiran, atau perasaan.

Pigai mengeklaim, langkah-langkah yang diminta oleh Juru Bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, telah dilakukan pemerintah Indonesia di kepemimpiann Prabowo.