Indeks Ham

Proses itu dilakukan dengan berkomunikasi kepada sejumlah elemen masyarakat HAM.

Hingga saat ini terdapat 10 desa di Indonesia yang sudah menyandang status Desa Sadar HAM.

Komnas HAM menilai, isi RUU HAM yang digagas pemerintah melemahkan tugas Komnas HAM serta menghilangkan semangat independensi Komnas HAM.

Komnas HAM mengapresiasi K/L yang dilakukan penilaian karena menunjukkan komitmen menghormati dan melindungi HAM melalui regulasi, kebijakan, dan program.

Perkap tersebut melegitimasi penambahan kewenangan untuk tindakan upaya paksa yang berdampak pada pembatasan hak asasi manusia.

Pigai menilai, pengaturan sanksi tersebut dapat memperkuat posisi Komnas HAM, terutama pada saat menerbitkan rekomendasi, dalam revisi UU HAM.

Yusril menjamin pemerintah menghormati independensi enam lembaga tersebut dalam mengusut kasus demo ricuh pada akhir Agustus 2025.

Ini dilakukan demi mengungkap fakta-fakta mengenai unjuk rasa yang meluas dam berakhir rusuh pada akhir Agustus lalu.

Pigai meminta aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum kepada aparat yang melanggar saat penembakan gas air mata ke Unisba-Unpas.

Menurut Pigai, penegak hukum tidak seharusnya memidanakan masyarakat sipil seperti Delpedro hanya karena menyampaikan pendapat, pikiran, atau perasaan.

Pigai mengeklaim, langkah-langkah yang diminta oleh Juru Bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, telah dilakukan pemerintah Indonesia di kepemimpiann Prabowo.

Menteri HAM, Natalius Pigai, mengungkapkan pihaknya sedang mempersiapkan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan transfer data pribadi WNI ke AS tak melanggar HAM karena sesuai UU PDP dan dilakukan secara terukur.

Wacana peleburan lembaga HAM menjadi satu wadah agar nantinya Indonesia memiliki satu perwakilan khusus yang bisa duduk di PBB.

Penugasan saja tidak cukup tanpa adanya komitmen kuat untuk membuka ruang dialog, transparansi, akuntabilitas, dan penyelesaian kasus secara adil.

Kementerian HAM menyoroti penghentian kegiatan belajar mengajar (KBM) serta pelarangan penerimaan siswa baru yang terjadi di Tesso Nilo, Riau.

Natalius Pigai ingin korporasi maupun individu juga bisa menjadi aktor pelanggaran HAM, tak hanya pemerintah saja.

Natalius Pigai menginginkan tindak pidana korupsi masuk kategori pelanggaran HAM dalam revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Adang Daradjatun berjanji Komisi III DPR berpihak pada kepentingan HAM dalam menyusun RUU KUHAP.

KemenHAM menegaskan aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat telah mencederai hak atas lingkungan hidup yang baik.