Indeks Ham

Perlindungan HAM di Indonesia tidak pernah jadi prioritas lembaga legislatif dan eksekutif di Indonesia.

Bamsoet minta aparat tidak ragu dan segera turunkan kekuatan penuh menumpas KKB di Papua. Urusan HAM dibicarakan kemudian.

Selama 6 tahun kepresidenan Joko Widodo, kekerasan aparat terhadap rakyat Papua masih terus terjadi.

Apa saja yang dilakukan tujuh presiden Indonesia di Papua?

ICJR menilai penahanan Millen Cyrus di sel tahanan laki-laki memberikan risiko keamanan dan potensi pelanggaran HAM.

Komnas HAM meminta agar pemerintah memenuhi hak atas kesehatan warga Indonesia di masa pandemi COVID-19.

UU Ciptaker dibuat untuk para investor. Tapi investornya sendiri khawatir karena dampak lingkungan dari peraturan ini mengkhawatirkan.

Vanuatu mengingatkan RI soal pelanggaran HAM di Papua dalam sidang PBB. Reaksi perwakilan RI? Menyerang balik secara sengit.

Petrus mendesak Jokowi dan kabinetnya datang ke Distrik Hitadipa dan membuat tim investigasi secara padu yang terdiri dari semua pemangku jabatan.

Munir Said Thalib meninggal diracun pada 7 September 2004 lalu. Ia adalah seorang pembela HAM. Berikut kisahnya.

Jokowi bicara soal HAM dan lingkungan, yang bagi para aktivis seperti mengomeli diri sendiri karena itu tak terjadi.

Dalam mengeluarkan kebijakan, menurut Jokowi harus mengedepankan ramah lingkungan dan melindungi hak asasi manusia (HAM) demi tercipta situasi yang baik.

Kejaksaan Agung hingga kini belum menyelidiki berkas dugaan pelanggaran berat pelanggaran HAM di Papua.

Pemerintah RI dinyatakan bersalah dalam kasus pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. Vonis ini memperkuat tuntutan bahwa pemerintah melanggar prosedur dan merugikan publik.

Ketua Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menilai sangat berbahaya bila pejabat tinggi seperti Moeldoko tidak mengerti dan tak menghormati undang-undang terkait kasus Paniai, Papua.

Menkopolhukam Mahfud MD enggan berkomentar soal kasus Paniai sampai pihaknya mendapat informasi detail dari Komnas HAM.

Musala di Minahasa dirusak. Agar hal serupa tak terulang, pemerintah didesak menghapus peraturan diskriminatif SKB 3 Menteri.

DPR mengkritik polisi yang kerap merepresi sipil.

Raja Abdullah berkuasa dengan segala upaya reformasi di Arab Saudi. Sayang, reformasi itu tak berjalan mulus.

Moeldoko menyampaikan bahwa KKR menjadi salah satu mekanisme non-yudisial untuk penyelesaikan kasus HAM masa lalu.