tirto.id - Ketua Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (RI), Willy Aditya, menyebut akan menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, pada Rabu (30/10/2024). Dalam rapat kerja tersebut, salah satu yang akan dibahas adalah soal keinginan penambahan anggaran Kementerian HAM mencapai Rp20 triliun.
Menurut Willy, permintaan anggaran dari Kementerian HAM ini perlu terlebih dahulu dikaji secara mendalam. Ia beralasan, HAM merupakan hak mendasar yang harus dipahami dalam kehidupan bernegara.
“Kami dalami lagi maksud pak Pigai itu apa, dan beliau juga menyampaikan itu sebagai sebuah lontaran dalam sambutan. Ya HAM tentu fundamental right dalam setiap kehidupan kita bernegara, itu yang harus kita pahami ya,” kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (28/10/2024).
Menurut dia, urusan HAM merupakan hal yang luas. Ia pun menerangkan, pendirian kementerian HAM sebagai pecahan Kementerian Hukum dan HAM juga merupakan salah satu bukti dari political will yang progresif dari pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Ya kalau dari perspektif ham semua HAM ya, Makan bergizi juga HAM, pendidikan 20 persen juga HAM, kesehatan juga HAM, HAM kan menjadi fundamental right,” kata Willy.
“Cuma sekarang ada kementerian tersendiri, bagaimana kemudian apa yang tidak overlapping, ada Komnas HAM juga ya, ini bukti dari political will yang progresif dari pemerintahan Pak Prabowo,” sambung dia.
Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengusulkan agar Kementerian HAM mempunyai anggaran hingga Rp20 triliun. Pigai berniat untuk membangun universitas HAM bertaraf internasional yang dilengkapi laboratorium HAM dan rumah sakit.
"Saya mau bangun Universitas HAM bertaraf Internasional terpadu dengan pusat studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika), laboratorium HAM termasuk forensik, rumah sakit HAM, dan lain-lain," kata Pigai saat dikonfirmasi Tirto, Jumat (25/10/2024).
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Andrian Pratama Taher
