Indeks Ham

Kejaksaan Agung hingga kini belum menyelidiki berkas dugaan pelanggaran berat pelanggaran HAM di Papua.

Pemerintah RI dinyatakan bersalah dalam kasus pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. Vonis ini memperkuat tuntutan bahwa pemerintah melanggar prosedur dan merugikan publik.

Ketua Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menilai sangat berbahaya bila pejabat tinggi seperti Moeldoko tidak mengerti dan tak menghormati undang-undang terkait kasus Paniai, Papua.

Menkopolhukam Mahfud MD enggan berkomentar soal kasus Paniai sampai pihaknya mendapat informasi detail dari Komnas HAM.

Musala di Minahasa dirusak. Agar hal serupa tak terulang, pemerintah didesak menghapus peraturan diskriminatif SKB 3 Menteri.

DPR mengkritik polisi yang kerap merepresi sipil.

Raja Abdullah berkuasa dengan segala upaya reformasi di Arab Saudi. Sayang, reformasi itu tak berjalan mulus.

Moeldoko menyampaikan bahwa KKR menjadi salah satu mekanisme non-yudisial untuk penyelesaikan kasus HAM masa lalu.

Ahmad Taufan Damanik mengatakan, Kemenkopolhukam, Jaksa Agung dan Komnas HAM akan menentukan metode yang tepat dalam penyelesaian masalah HAM masa lalu.

Mahfud MD meminta publik tidak menyamakan tindak kejahatan dengan pelanggaran HAM.

Menurut Mahfud, lambanya penyelesaian kasus HAM karena konsekuensi dari peningkatan kualitas demokrasi.

Museum Hak Asasi Manusia (HAM) Munir akan dibangun di Kota Batu, Jawa Timur, diharapkan dapat menjadi wadah edukasi terkait HAM meski kasus hukumnya sendiri malah menggantung.

ORI mendorong Kemenkopolhukam, Komnas HAM, LPSK, Gubernur Lampung dan Bupati Lampung Timur beri pelayanan maksimal di wilayah yang jadi lokasi pelanggaran HAM berat.

Oleh Pengadilan Pidana Internasional, Lubanga divonis bersalah: merekrut anak-anak selama masa kecamuk perang di Kongo.

Setelah 21 tahun berlalu, pengusutan dugaan pelanggaran HAM berat di Tragedi Semanggi I masih belum dituntaskan negara.

Menjelang 1 Desember, polisi mengimbau tak ada pengerahan massa di Papua dan daerah lain di Indonesia.

Sidang praperadilan status tersangka Surta Anta dan aktivis Papua yang lain akan digelar kembali pada 25 November 2019.

Suciwati menilai langkah-langkah yang selama ini diambil Kejaksaan Agung hanyalah cara untuk melepas tanggung jawabnya dalam penegakan hukum dan HAM.

Siapa pun yang ditunjuk sebagai Kapolri, menurut Ketua YLBHI, tak akan banyak mengubah sikap kepolisian terhadap persoalan HAM.

Di era Jokowi, kasus pelanggaran HAM masa lalu tak terbongkar. Justru daftarnya jadi tambah panjang.