Indeks Ham

Mereka tidak mau terlibat dalam proses pengadilan pelanggaran HAM berat perkara Paniai lantaran mengadili tersangka yang tidak sesuai fakta.

Jaleswari sebut jalur penyelesaian yudisial dan non-yudisial bersifat saling melengkapi (komplementer), bukan saling menggantikan.

Berikut ini penjabaran 3 kategori nilai-nilai Pancasila dalam HAM dari sila ke-4, yaitu nilai dasar, instrumental, dan praksis.

Apa saja contoh hak asasi manusia dalam Sila Ke-3 Pancasila?

KontraS mencatat ada 31 dari 33 kandidat tidak layak menjadi hakim HAM. Padahal, MA mencari setidaknya 12 kandidat hakim HAM.

Kata Kapolri Lomba Orasi Unjuk Rasa untuk sosialisasi & edukasi masyarakat & polisi tentang kebebasan berpendapat dan menjunjung tinggi HAM.

Amiruddin, Wakil Ketua Komnas HAM, menghormati dan menyambut baik langkah terobosan yang hendak diambil Jaksa Agung.

DPR disebut hanya "tukang stempel eksekutif" karena enggan bertanya soal dugaan kasus HAM & harta jumbo Andika Perkasa saat fit and proper test.

Koalisi masyarakat sipil memberikan catatan kritis soal keputusan Jokowi menunjuk Andika Perkasa sebagai calon tunggal panglima TNI.

Di banyak negara, beberapa hal terjadi untuk menjinakkan polisi. Dari mulai pemotongan anggaran hingga pembatasan kewenangan.

Polri ingin menjaga komitmennya dalam menjalankan tugas dengan mengedepankan HAM & ajak masyarakat aktif dalam mengawasi kinerja kepolisian

Pelemparan bom molotov ke kantor LBH Yogyakarta merupakan teror terhadap para pekerja HAM. Polisi harus mengusut tuntas.

KontraS mencatat sejumlah persoalan TNI yang mesti diselesaikan oleh calon Panglima TNI yang baru.

Hakikat HAM dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia tahun 1959-1966.

HAM adalah hak manusia yang dilindungi secara universal (tidak terbatas pada wilayah nasional atau regional saja).

Berikut penjelasan mengenai pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dalam rentang 1945-1950.

Dukungan penghapusan hukuman mati meningkat dari 18% jadi 48% saat dikemukakan fakta kelompok rentan berpotensi jadi korban hukuman mati.

Jokowi telah teken Perpres RANHAM 2021-2025. Namun sejumlah pihak meragukannya karena kasus HAM masa lalu justru tidak masuk.

Peradilan HAM menjadi jalan untuk menangani kasus pelanggaran HAM di Indonesia

Perlindungan HAM di Indonesia tidak pernah jadi prioritas lembaga legislatif dan eksekutif di Indonesia.