Indeks Ham

Vanuatu mengingatkan RI soal pelanggaran HAM di Papua dalam sidang PBB. Reaksi perwakilan RI? Menyerang balik secara sengit.

Petrus mendesak Jokowi dan kabinetnya datang ke Distrik Hitadipa dan membuat tim investigasi secara padu yang terdiri dari semua pemangku jabatan.

Munir Said Thalib meninggal diracun pada 7 September 2004 lalu. Ia adalah seorang pembela HAM. Berikut kisahnya.

Jokowi bicara soal HAM dan lingkungan, yang bagi para aktivis seperti mengomeli diri sendiri karena itu tak terjadi.

Dalam mengeluarkan kebijakan, menurut Jokowi harus mengedepankan ramah lingkungan dan melindungi hak asasi manusia (HAM) demi tercipta situasi yang baik.

Kejaksaan Agung hingga kini belum menyelidiki berkas dugaan pelanggaran berat pelanggaran HAM di Papua.

Pemerintah RI dinyatakan bersalah dalam kasus pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. Vonis ini memperkuat tuntutan bahwa pemerintah melanggar prosedur dan merugikan publik.

Ketua Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menilai sangat berbahaya bila pejabat tinggi seperti Moeldoko tidak mengerti dan tak menghormati undang-undang terkait kasus Paniai, Papua.

Menkopolhukam Mahfud MD enggan berkomentar soal kasus Paniai sampai pihaknya mendapat informasi detail dari Komnas HAM.

Musala di Minahasa dirusak. Agar hal serupa tak terulang, pemerintah didesak menghapus peraturan diskriminatif SKB 3 Menteri.

DPR mengkritik polisi yang kerap merepresi sipil.

Raja Abdullah berkuasa dengan segala upaya reformasi di Arab Saudi. Sayang, reformasi itu tak berjalan mulus.

Moeldoko menyampaikan bahwa KKR menjadi salah satu mekanisme non-yudisial untuk penyelesaikan kasus HAM masa lalu.

Ahmad Taufan Damanik mengatakan, Kemenkopolhukam, Jaksa Agung dan Komnas HAM akan menentukan metode yang tepat dalam penyelesaian masalah HAM masa lalu.

Mahfud MD meminta publik tidak menyamakan tindak kejahatan dengan pelanggaran HAM.

Menurut Mahfud, lambanya penyelesaian kasus HAM karena konsekuensi dari peningkatan kualitas demokrasi.

Museum Hak Asasi Manusia (HAM) Munir akan dibangun di Kota Batu, Jawa Timur, diharapkan dapat menjadi wadah edukasi terkait HAM meski kasus hukumnya sendiri malah menggantung.

ORI mendorong Kemenkopolhukam, Komnas HAM, LPSK, Gubernur Lampung dan Bupati Lampung Timur beri pelayanan maksimal di wilayah yang jadi lokasi pelanggaran HAM berat.

Oleh Pengadilan Pidana Internasional, Lubanga divonis bersalah: merekrut anak-anak selama masa kecamuk perang di Kongo.

Setelah 21 tahun berlalu, pengusutan dugaan pelanggaran HAM berat di Tragedi Semanggi I masih belum dituntaskan negara.