tirto.id - Presiden Joko Widodo mengklaim pemerintah Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan harus mengedepankan ramah lingkungan dan melindungi hak asasi manusia (HAM). Tujuannya menurut Jokowi dalam rangka membangun situasi Indonesia yang baik.
"Semua kebijakan harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan HAM," kata Jokowi dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (14/8/2020).
Ia menegaskan, ekosistem nasional yang produktif dan inovatif tidak akan tumbuh tanpa ada ekosistem hukum, politik, kebudayaan dan pendidikan.
Ia menilai, fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi sederhana tidak bisa ditukar dengan kepastian hukum, anti-korupsi dan demokrasi. Menurut Jokowi "hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu."
Jokowi pun menegaskan, pemerintah akan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Ia ingin demokrasi Indonesia harus tetap terjaga dan tidak mengganggu kecepatan kerja, kepastian hukum dan budaya Indonesia. Apalagi di akhir 2020 akan ada Pemlihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.
"Demokrasi harus tetap berjalan dengan baik, tanpa mengganggu kecepatan kerja dan kepastian hukum, serta budaya adiluhung bangsa Indonesia. Agenda Pilkada 2020 harus tetap berjalan dengan disiplin tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan," tegas Jokowi.
Jokowi menegaskan nilai luhur Pancasila, nilai Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh ditukarkan oleh apapun. Ia mengatakan, Indonesia tidak boleh memberikan ruang bagi pihak yang menggoyang nilai tersebut.
"Nilai-nilai luhur Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan nasional, tidak bisa dipertukarkan dengan apapun juga. Kita tidak bisa memberikan ruang sedikit pun kepada siapa pun yang menggoyahkannya," pungkas Jokowi.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Bayu Septianto
