Indeks Hak Angket Dpr

Menurut AHY, Partai Demokrat tidak ingin terjebak dalam isu-isu yang mengganggu konsentrasi pemerintah.

Gibran Rakabuming Raka menganggap wacana hak angket, kritik, demo hingga surat terbuka sebagai bahan evaluasi.

Penjelasan apakah pengajuan hak angket seperti yang ingin diusulkan Ganjar Pranowo bisa memengaruhi hasil Pilpres-Pemilu 2024 atau tidak.

Anies menilai pengajuan hak angket bakal terealisasi ketika ada banyak dukungan yang berasal dari sejumlah parpol.

Pengamat politik menyampaikan sudah saatnya hak angket DPR dimanfaatkan. Akan tetapi, jika nantinya Jokowi dipanggil DPR tentu ini mempermalukan.

Usulan hak angket DPR terhadap MK menyusul putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia capres-cawapres dalam Undang-Undang Pemilu.

Langkah PDIP dan PKS mengajukan hak angket ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai bagian dari gimik politik.

Hak angket yang akan dilakukan sebagai bentuk penyelidikan atas putusan MK yang diumumkan pada 16 Oktober 2023 lalu.

Zulkifli Hasan mengatakan hak angket DPR kepada KPU sebagai suatu hal yang terlalu mengada-ada dan berlebihan.

Politikus PPP Achmad Baidowi mengklaim wacana pengajuan Hak Angket terkait dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sudah menjadi pembicaraan informal di Komisi II DPR RI.

Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan, pihak Setneg sudah menelaah landasan hukum sebelum mengeluarkan keputusan presiden soal pengangkatan Iriawan.

Fraksi Partai Nasdem setuju menggunakan hak angket atas pengangkatan perwira Polri aktif, Komjen Pol Iriawal sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar).

Fahri sedang menyusun naskah usulan Hak Angket DPR tentang Tenaga Kerja Asing.

Dengan ditolaknya gugatan uji materi dari KPK, Masinton menilai, Pansus Angket itu sah dan seluruh rekomendasinya mengikat kepada KPK.

KPK menilai putusan MK yang menganggap Komisi Antirasuah termasuk dalam bagian lembaga eksekutif berkebalikan dengan empat putusan Mahkamah lainnya.

Permintaan izin kepada pimpinan DPR tersebut, kata Agun, dilayangkan melalui surat formal yang kemudian disetujui oleh Setnov.

Dalam pertemuan kali ini, sedianya Pansus akan menindaklanjuti perkara sistem sumber daya manusia di internal KPK dan pengelolaan Labuksi.

Perwakilan DPR RI tidak hadir dalam sidang lanjutan uji materi pasal tentang hak angket DPR di UU MD3. Uji materi ini mempermasalahkan penggunaan kewenangan angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut PSHK, laporan sementara Pansus Hak Angket KPK tidak bisa dinilai dalam upaya untuk membenahi KPK karena diduga masih sarat konflik kepentingan.

Menanggapi kesimpulan sementara Pansus Hak Angket DPR yang mengarah pada revisi UU No.30/2002 tentang KPK, Wapres meminta revisi UU harus mengarah pada penguatan lembaga antirasuah tersebut.