Politikus PPP Achmad Baidowi mengklaim wacana pengajuan Hak Angket terkait dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sudah menjadi pembicaraan informal di Komisi II DPR RI.
Fraksi Partai Nasdem setuju menggunakan hak angket atas pengangkatan perwira Polri aktif, Komjen Pol Iriawal sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar).
Perwakilan DPR RI tidak hadir dalam sidang lanjutan uji materi pasal tentang hak angket DPR di UU MD3. Uji materi ini mempermasalahkan penggunaan kewenangan angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut PSHK, laporan sementara Pansus Hak Angket KPK tidak bisa dinilai dalam upaya untuk membenahi KPK karena diduga masih sarat konflik kepentingan.
Menanggapi kesimpulan sementara Pansus Hak Angket DPR yang mengarah pada revisi UU No.30/2002 tentang KPK, Wapres meminta revisi UU harus mengarah pada penguatan lembaga antirasuah tersebut.
Mahfud menilai, keputusan yang dikeluarkan Pansus Hak Angket DPR tentang KPK nantinya hanya akan bersifat politis dan tidak akan yuridis karena dianggap tidak legal.