Indeks Eddy Hiariej

Menurut Eddy Hiariej, KUHP baru telah merujuk pada pidana modern yang berorientasi pada keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

Salah satu dampak yang diatensi adalah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang harus melalui prosedur permohonan penetapan eksekusi di pengadilan.

Eddy mengklaim, maksud menghina dalam delik pasal peghinaan lembaga negara adalah menistakan atau fitnah, bukan penyampaian kritik.

Wamenku Eddy Hiariej mengatakan bila korban tidak menyetujui restorative justice, maka proses hukum harus tetap berjalan.

Ketentuan mengenai unjuk rasa dalam KUHP tidak serta-merta mudah digunakan untuk menjerat peserta aksi.

Tiga aturan turunan untuk KUHP dan tiga aturan turunan untuk KUHAP itu ditargetkan rampung pada Januari 2026.

Pencabutan berlaku bila pelaku kembali melakukan tindak pidana dalam kurun waktu dua tahun setelah putusan pidana pertama berkekuatan hukum tetap.

Eddy memandang, usulan menghapus minimum pidana ditujukan untuk mengurangi kelebihan kapasitas atau overcrowding di dalam lembaga masyarakat (lapas).

Eddy beralasan, sistem pemidanaan yang berlaku dalam KUHP yang disahkan pada Selasa (18/11/2025) lalu tidak lagi mengenal pidana kurungan.

Beleid tersebut harus disahkan sebelum Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) hasil revisi berlaku pada 2 Januari 2026.

Alasan pengamatan hakim bisa menjadi alat bukti lantaran adanya kesulitan dalam menemukan alat bukti yang cukup di beberapa kasus pidana.

Wamenkum mengaku, pembahasan RUU KUHAP mengakomodir 40 poin masukan publik terkait RUU KUHAP dan sebagian besar diakomodasi.

Wamenkum menyarankan pelaksanaan eksekusi selain dengan tembak mati seperti eksekusi dengan metode injeksi atau memakai kursi listrik dalam RUU Pidana Mati.

Eddy mengingatkan bahwa KUHP juga akan berlaku pada Januari 2026 sehingga RUU KUHAP perlu disahkan agar penegak hukum tak kehilangan legitimasi penindakan.

Eddy mengaku sebagai salah satu orang yang tak setuju ada undang-undang restorative justice karena restorative justice itu suatu pendekatan.

Eddy menilai hal ini menjadi penting karena hanya ahli hukum yang hanya bisa melawan kewenangan hingga tekanan yang besar dari penyidik.

Eddy mengatakan, dalam proses pembahasannya, RUU KUHAP akan mengedepankan prinsip meaningful participation sehingga DPR masih menggelar RDPU RUU KUHAP.

Eddy menyebut RUU KUHAP akan mengatur bahwa pelaku tindak pidana yang tidak bisa membayar kerugian korbannya, maka kerugian itu akan ditanggung negara.

Eddy hanya mengungkapkan bahwa saat ini RKUHAP sepenuhnya merupakan kewenangan dari Komisi III DPR RI.

Giring Ganesha memilih tak membocorkan posisinya yang dikabarkan akan menjadi Wakil Menteri Kebudayaan di kabinet Prabowo-Gibran.