Indeks Eddy Hiariej

Kasus Eddy Hiariej ini berawal dari laporan Koordinator IPW, Sugeng Teguh Santoso pada 14 Maret 2023 soal dugaan gratifikasi.

Eddy Hiariej tidak merespons berlebihan saat tahu dirinya ditetapkan tersangka dugaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej memiliki harta kekayaan Rp20,6 miliar berdasarkan LHKPN yang dilaporkan pada 2 Maret 2023.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan bahwa surat perintah penetapan tersangka itu sudah diteken pada dua pekan lalu.

Eddy Hiariej menyatakan tidak mengetahui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dirinya sebagai tersangka gratifikasi.

Profil dan harta kekayaan Wamenkumham, Prof. Eddy Hiariej, yang menjadi tersangka KPK.

KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy Hiariej sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi.

Prof. Eddy Hiariej adalah saksi ahli di kasus Jessica Wongso yang sekarang menjadi Wamenkumham.

Ali Fikri menilai proses yang dilakukan KPK terhadap laporan Ketua IPW terkait dugaan gratifikasi Wamenkumham masih tergolong wajar dan tiada istimewa.

Penyidik akan memeriksa Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiariej sebagai saksi dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Ketua IPW terhadap asistennya.

Eddy berjanji tidak akan melaporkan balik IPW karena ia memahami bahwa sebagai LSM, tugas IPW adalah melalukan pengawasan.

Menkumham Yasonna mengaku sudah menerima klarifikasi dari Eddy Hiariej tentang dugaan aliran duit hingga Rp7 miliar.

Eddy Hiariej sebut pokok persoalannya adalah hubungan profesional antara asisten pribadinya dengan klien Sugeng.

Menurut Wamenkumham Eddy Hiariej pokok persoalan pelaporan IPW ke KPK adalah hubungan profesional antara asisten pribadinya dengan rekan dari Ketua IPW.

Ferdy Sambo bisa saja dihukum sesuai ketentuan KUHP yang baru bila vonis mati yang telah dijatuhkan belum inkrah pada 2026.

Wamenkumham Eddy Hiariej menjelaskan hukuman mati bisa menjadi alternatif dengan masa percobaan 10 tahun.

Pemerintah mengklaim telah menghapus pasal pencemaran nama baik (pasal 27 dan 28 UU ITE) dengan mengesahkan RUU KUHP.

Pemerintah menyebut bahwa pembebasan bersyarat napi korupsi telah sesuai dengan ketentuan di dalam UU Pemasyarakatan.

Komisi III DPR dan Kemenhumham sepakat tidak akan menghapus pasal penghinaan presiden di draf RKUHP yang dibahas di DPR.