Indeks Dwifungsi Tni

Sudah sewajarnya apabila polisi menghentikan proses hukum yang dilakukan atas Robertus Robet. Pasal pidananya keliru, begitu pula objeknya.

Pihak kepolisian mengklaim tidak ada unsur politis dalam penangkapan Rbertus Robet usai ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian.

Dedi mengatakan penyidik masih melengkapi berkas perkara Robet dan belum mengetahui apakah akan ada pemanggilan selanjutnya kepada dosen Universitas Negeri Jakarta itu.

"Kritikan Robertus adalah sebagai upaya agar TNI harus kembali kepada supremasi sipil," kata Ace. 

Penangkapan Robertus Robet mencitrakan pelapor masih memiliki watak militer Order Baru. Militer menguasai sipil. 

Dedi Prasetyo mengatakan bahwa penyebar video ihwal orasi Robertus Robet masih diprofilkan dan diidentifikasi oleh Direktorat Siber.

Charles menilai penangkapan Robert  berlebihan. Apalagi sudah dijelaskan bahwa lagu yang dinyanyikan bukan ditujukan kepada institusi TNI hari ini tetapi kepada kebijakan rezim militer Suharto di masa yang lalu.

Kepala Bidang Advokasi LBH Pers Gading Yonggar Ditya mengatakan tak ditahannya Robertus Robet bukan berarti ia akan terbebas dari segala hukuman. 

TNI mengapresiasi langkah Polri yang melakukan penangkapan terhadap aktivis Robertus Robet.

Sejumlah LSM menolak penangkapan aktivis cum dosen di Universitas Negeri Jakarta Robertus Robet.

Miko Ginting menilai pasal yang disangkakan pada Robertus Robet tidak ada yang tepat.

Robet dijadikan tersangka karena diduga menghina TNI melalui orasi saat Aksi Kamisan.

Aktivis menilai penangkapan Robertus Robet sama sekali tak dapat diterima. Hal itu bertentangan dengan semangat reformasi, juga penghinaan terhadap hukum.

Ninik enggan merinci 9 kementerian tambahan yang akan ditempati perwira TNI aktif. 

Menurut Mahfudz ranah sipil dan militer jelas harus terpisah sehingga tidak menimbulkan dwifungsi yang berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang.

Mantan Kasum TNI Johannes Suryo Prabowo menyatakan penempatan tentara aktif di kementerian atau lembaga adalah hal wajar. Dia mengklaim hal itu tidak akan menghidupkan lagi dwifungsi TNI.  

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Eggi Sudjana menilai dwi fungsi TNI berpotensi penyalahgunaan wewenang, karena punya dua fungsi di ranah sipil dan militer.

Rasio guru-murid cukup, tapi sebarannya tidak merata.

Sandiaga menilai langkah Kemendikbud melibatkan anggota TNI menjadi guru di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan perlu dikaji kembali. 

Langkah Panglima TNI Hadi Tjahjanto untuk menempatkan perwira/jenderal ke pos-pos kementerian tidak sesuai dengan semangat reformasi.