Indeks Dwifungsi Tni

Aktivis menilai penangkapan Robertus Robet sama sekali tak dapat diterima. Hal itu bertentangan dengan semangat reformasi, juga penghinaan terhadap hukum.

Ninik enggan merinci 9 kementerian tambahan yang akan ditempati perwira TNI aktif. 

Menurut Mahfudz ranah sipil dan militer jelas harus terpisah sehingga tidak menimbulkan dwifungsi yang berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang.

Mantan Kasum TNI Johannes Suryo Prabowo menyatakan penempatan tentara aktif di kementerian atau lembaga adalah hal wajar. Dia mengklaim hal itu tidak akan menghidupkan lagi dwifungsi TNI.  

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Eggi Sudjana menilai dwi fungsi TNI berpotensi penyalahgunaan wewenang, karena punya dua fungsi di ranah sipil dan militer.

Rasio guru-murid cukup, tapi sebarannya tidak merata.

Sandiaga menilai langkah Kemendikbud melibatkan anggota TNI menjadi guru di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan perlu dikaji kembali. 

Langkah Panglima TNI Hadi Tjahjanto untuk menempatkan perwira/jenderal ke pos-pos kementerian tidak sesuai dengan semangat reformasi.

Haris menilai pentingnya TNI untuk membuka diri dan memberikan klarifikasi serta penjelasan utuh.

Masih ditemukan beberapa masalah mendasar terkait relasi antara militer dan politik sipil yang membuat reformasi di tubuh TNI tak berjalan total.

TNI menyebut permohonan prajurit TNI menjadi guru adalah bagian dari pengabdian.

Rencana Kemendikbud yang akan melibatkan militer dalam proses pendidikan di daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (3T) dinilai kurang tepat dan tidak bisa sembarangan.

Usulan Kemendikbud yang minta TNI menjadi guru dinilai tidak tepat. TNI disarankan untuk lebih fokus latihan perang dibandingkan mengajar di sekolah-sekolah yang ada di beberapa daerah.

Menko Luhut menyebut penempatan perwira TNI bukan masalah. Ia meminta pihak yang keberatan menjelaskan di mana keberatannya.

Ombudsman RI menanggapi pernyataan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang mempertanyakan pihak-pihak yang keberatan dengan wacana TNI menduduki jabatan di kementerian.

Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menepis tudingan yang menganggap masuknya TNI dalam kementerian akan kembali membangkitkan dwifungsi ABRI.

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan ke-575 di depan Istana Merdeka menolak kembalinya militer di jabatan sipil, Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan pemerintah akan membahas kemungkinan perwira aktif TNI-Polri bisa masuk dalam pemerintahan.

Surplus perwira: salah satu warisan buruk Dwifungsi ABRI era Orde Baru.

Soal razia buku kiri oleh aparat militer, Agus Widjojo bilang TNI melintasi batas kewenangan TNI. "Itu menakutkan," katanya.