Indeks Dwifungsi Tni

Rencana penempatan perwira TNI di kementerian/lembaga dinilai tidak tepat dan tidak menyelesaikan masalah TNI.

Perluasan penugasan prajurit untuk tugas sipil dalam jangka panjang akan dapat mempengaruhi profesionalisme TNI dan menghambat karir ASN.

Tentara sudah diusir dari parlemen sebagai hasil dari agenda Reformasi. Tapi anggota dewan malah berlagak seperti tentara baru-baru ini.

TNI di era Jokowi dianggap terlalu mencampuri urusan sipil. Yang terbaru adalah menurunkan baliho--yang merupakan ranah Satpol PP-Polri.

Peran TNI menjadi perpanjangan tangan pemerintah sudah diredam, kini giliran Polri.

Nasution pernah ngambek dan meletuskan Peristiwa 17 Oktober 1952 karena urusan internal militer dicampuri sipil.

Moeldoko meminta masyarakat tak perlu terlalu mencurigai soal adanya indikasi dwifungsi TNI hidup lagi karena Perpres 37/2019 akan dikeluarkan oleh presiden.

Moeldoko memberi penjelasan soal Perpres 37/2019 tentang jabatan fungsional TNI, salah satunya sebagai strategi mengurangi penumpukan perwira.

Luhut Pandjaitan menampik kekhawatiran sejumlah pihak yang mengaitkan Perpres No. 37 Tahun 2019 yang diteken Presiden Jokowi dengan Dwifungsi TNI.

Permintaan agar sejumlah pos kementerian diisi oleh kalangan angkatan bersenjata merupakan hal yang wajar.

Perpres 37/2019 telah melanggar UU TNI. Sebab, UU TNI telah mengatur 8 pos kementerian yang dapat ditempati.

Direktur Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menilai lahirnya Perpres Nomor 37 tahun 2019 justru mengakomodir adanya praktik bagi-bagi jabatan di tubuh TNI.

"TNI maupun Polri bisa saja diberi jabatan. Misalnya di BNN, SAR, BNPT dan sebagainya, karena posisi tersebut penting bagi TNI yang punya pengalaman terkait itu."

Menurut Gubernur Lemhanas Agus Widjojo, reformasi TNI bukanlah perubahan melainkan pemurnian kembali peran dan wewenang TNI sesuai UUD 1945.

Kemendikbud akan mengantisipasi gelombang pensiun guru sebanyak 85.650 pada 2022 dengan melakukan berkoordinasi lebih lanjut melalui KemenPANRB.

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar menilai keputusan tersebut tidak tepat.

Menurut Sigit penangkapan tersebut sangat disayangkan apalagi hanya karena menyanyikan lagu yang sering dinyanyikan aktivis Reformasi 1998.

Pihak kepolisian mengklaim tidak ada unsur politis dalam penangkapan Rbertus Robet usai ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian.

Dedi mengatakan penyidik masih melengkapi berkas perkara Robet dan belum mengetahui apakah akan ada pemanggilan selanjutnya kepada dosen Universitas Negeri Jakarta itu.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjamin jika Presiden Joko Widodo tak akan mengembalikan dwifungsi TNI.