Indeks Dwifungsi Tni

61,2 persen responden survei Indekstat merasa khawatir terhadap potensi kembalinya peran TNI dan Polri dalam urusan politik praktis.

Dua puluh tujuh tahun setelah reformasi berlalu, kekhawatiran masyarakat akan kembalinya militer masuk ke ruang-ruang sipil kembali muncul.

Polisi mengonfirmasi adanya enam peserta unjuk rasa RUU TNI di depan Gedung DPR RI sempat dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat.

UU TNI sudah di meja Presiden Prabowo Subianto untuk ditandatangani, meskipun masyarakat sipil masih menolak perubahan sejumlah pasal dalam beleid itu.

Prabowo Subianto, membantah revisi UU TNI yang saat ini telah menjadi undang-undang, menjadi pintu masuk menuju dwifungsi TNI.

Dwifungsi ABRI pernah tumbuh subur di masa Orde Baru. Simak pengertian Dwifungsi ABRI, konsep, tujuan, dan langkah penerapannya di masa rezim Soeharto.

Massa aksi penolak revisi UU (RUU) TNI menutup paksa Jalan Gatot Subroto atau jalan di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat.

Dwifungsi ABRI pernah diterapkan pada masa Orde Baru sebelum akhirnya dicabut. Berikut alasan mengapa dwifungsi ABRI dihapuskan pada masa Reformasi.

Komnas HAM menilai penyusunan revisi UU TNI minim partisipasi publik menyebabkan kurangnya transparansi penyusunan UU.

Dwifungsi ABRI pernah diterapkan pada masa Orde Baru. Dwifungsi TNI lantas dihapus setelah reformasi. Simak alasan penghapusan dwifungsi dan dampaknya.

Perwakilan sejumlah organisasi masyarakat sipil bertemu Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Komisi I DPR RI untuk membahas revisi UU TNI.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai draf revisi UU TNI masih kental pasal bermasalah.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Koalisi Masyarakat Sipil mengeluarkan petisi penolakan terhadap RUU TNI. Berikut poin-poinnya.

Penempatan TNI di jabatan sipil menunjukkan ketidakpatuhan pemerintah pada UU TNI dan tipisnya komitmen reformasi TNI.

Wacana agar TNI terlibat dalam sektor bisnis dinilai sebagai ancaman terhadap demokrasi dan dunia bisnis itu sendiri.

Hasanuddin sebut bila TNI diizinkan berbisnis, dikhawatirkan akan merembet ke bisnis yang lain, seperti perusahaan yang jualan senjata ikut tender.

Panglima TNI lebih baik fokus menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah reformasi TNI yang masih terbengkalai.

Apa yang dilakukan Jokowi di ujung pemerintahannya adalah ancaman terhadap nilai-nilai demokrasi. Hukum justru menjadi alat untuk melegitimasi kekuasaan.

Revisi UU TNI mestinya juga mengagendakan pembahasan sejumlah hal krusial selain menyangkut dua pasal tersebut.

Rencana penambahan kodam sama saja membuka peluang pelibatan militer di tengah sipil makin besar.