Indeks Dwifungsi Tni
Agenda Reformasi TNI Makin Jauh Bila Prajurit Boleh Berbisnis
Wacana agar TNI terlibat dalam sektor bisnis dinilai sebagai ancaman terhadap demokrasi dan dunia bisnis itu sendiri.
Anggota Komisi I DPR Tolak Usulan TNI Boleh Terlibat Bisnis
Hasanuddin sebut bila TNI diizinkan berbisnis, dikhawatirkan akan merembet ke bisnis yang lain, seperti perusahaan yang jualan senjata ikut tender.
Jenderal Agus Subiyanto Jawab Hujan Kritik RUU TNI
Panglima TNI lebih baik fokus menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah reformasi TNI yang masih terbengkalai.
Rapor Jokowi Jelang Lengser, dari Tapera hingga Dwifungsi TNI
Apa yang dilakukan Jokowi di ujung pemerintahannya adalah ancaman terhadap nilai-nilai demokrasi. Hukum justru menjadi alat untuk melegitimasi kekuasaan.
Polemik Revisi UU TNI yang Tidak Menjawab Kebutuhan Objektif
Revisi UU TNI mestinya juga mengagendakan pembahasan sejumlah hal krusial selain menyangkut dua pasal tersebut.
Gus Dur Kirim TNI ke Barak, Jokowi Malah Tarik ke Tengah Sipil
Rencana penambahan kodam sama saja membuka peluang pelibatan militer di tengah sipil makin besar.
Apa Isi Usulan Revisi UU 34/2004, Benarkah Ada Dwifungsi TNI?
Isi usulan revisi UU TNI No. 34/2023 dinilai kontroversial karena dinilai dapat membuka peluang dwifungsi TNI seperti pada masa orde baru.
Kekhawatiran Kembalinya Dwifungsi di Balik Rencana Revisi UU TNI
Rencana penempatan perwira TNI di kementerian/lembaga dinilai tidak tepat dan tidak menyelesaikan masalah TNI.
Perlu Aturan Rinci soal Penempatan TNI Aktif di Kementerian/Lembaga
Perluasan penugasan prajurit untuk tugas sipil dalam jangka panjang akan dapat mempengaruhi profesionalisme TNI dan menghambat karir ASN.
Tak Ada Lagi TNI di DPR, tapi Anggota Dewan Berlagak seperti Mereka
Tentara sudah diusir dari parlemen sebagai hasil dari agenda Reformasi. Tapi anggota dewan malah berlagak seperti tentara baru-baru ini.
TNI Era Jokowi: Dari Cetak Sawah, Tanam Singkong, Robek Baliho
TNI di era Jokowi dianggap terlalu mencampuri urusan sipil. Yang terbaru adalah menurunkan baliho--yang merupakan ranah Satpol PP-Polri.
Setelah TNI, Terbitlah Polri: Kembalinya Dwifungsi Aparat?
Peran TNI menjadi perpanjangan tangan pemerintah sudah diredam, kini giliran Polri.
Abdul Haris Nasution: Sejarah Hidup Penggagas Dwifungsi Tentara
Nasution pernah ngambek dan meletuskan Peristiwa 17 Oktober 1952 karena urusan internal militer dicampuri sipil.
Soal Dwifungsi ABRI, MenPAN RB: Jangan Terlalu Curiga Sama TNI
Moeldoko meminta masyarakat tak perlu terlalu mencurigai soal adanya indikasi dwifungsi TNI hidup lagi karena Perpres 37/2019 akan dikeluarkan oleh presiden.
Soal Perpres Dwifungsi TNI, Moeldoko Sebut Strategi Kurangi Perwira
Moeldoko memberi penjelasan soal Perpres 37/2019 tentang jabatan fungsional TNI, salah satunya sebagai strategi mengurangi penumpukan perwira.
Luhut Pandjaitan: Pemerintah Tak Ada Niat Hidupkan Dwifungsi TNI
Luhut Pandjaitan menampik kekhawatiran sejumlah pihak yang mengaitkan Perpres No. 37 Tahun 2019 yang diteken Presiden Jokowi dengan Dwifungsi TNI.
Haris Azhar: Perpres Jabatan Fungsional TNI Bertujuan Politis
Perpres 37/2019 telah melanggar UU TNI. Sebab, UU TNI telah mengatur 8 pos kementerian yang dapat ditempati.
Perpres 37/2019 dan Kekhawatiran Bangkitnya Dwifungsi ABRI
Direktur Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menilai lahirnya Perpres Nomor 37 tahun 2019 justru mengakomodir adanya praktik bagi-bagi jabatan di tubuh TNI.
Perpres Bertentangan UU TNI, Luhut: Dulu Tak Banyak Kementerian
Permintaan agar sejumlah pos kementerian diisi oleh kalangan angkatan bersenjata merupakan hal yang wajar.
Komnas Ham Sebut TNI-Polri Bisa Diberi Jabatan Sipil Tertentu
"TNI maupun Polri bisa saja diberi jabatan. Misalnya di BNN, SAR, BNPT dan sebagainya, karena posisi tersebut penting bagi TNI yang punya pengalaman terkait itu."