Indeks Dwifungsi Tni

Sandiaga menilai langkah Kemendikbud melibatkan anggota TNI menjadi guru di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan perlu dikaji kembali. 

Langkah Panglima TNI Hadi Tjahjanto untuk menempatkan perwira/jenderal ke pos-pos kementerian tidak sesuai dengan semangat reformasi.

Haris menilai pentingnya TNI untuk membuka diri dan memberikan klarifikasi serta penjelasan utuh.

Masih ditemukan beberapa masalah mendasar terkait relasi antara militer dan politik sipil yang membuat reformasi di tubuh TNI tak berjalan total.

TNI menyebut permohonan prajurit TNI menjadi guru adalah bagian dari pengabdian.

Rencana Kemendikbud yang akan melibatkan militer dalam proses pendidikan di daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (3T) dinilai kurang tepat dan tidak bisa sembarangan.

Usulan Kemendikbud yang minta TNI menjadi guru dinilai tidak tepat. TNI disarankan untuk lebih fokus latihan perang dibandingkan mengajar di sekolah-sekolah yang ada di beberapa daerah.

Menko Luhut menyebut penempatan perwira TNI bukan masalah. Ia meminta pihak yang keberatan menjelaskan di mana keberatannya.

Ombudsman RI menanggapi pernyataan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang mempertanyakan pihak-pihak yang keberatan dengan wacana TNI menduduki jabatan di kementerian.

Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menepis tudingan yang menganggap masuknya TNI dalam kementerian akan kembali membangkitkan dwifungsi ABRI.

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan ke-575 di depan Istana Merdeka menolak kembalinya militer di jabatan sipil, Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan pemerintah akan membahas kemungkinan perwira aktif TNI-Polri bisa masuk dalam pemerintahan.

Surplus perwira: salah satu warisan buruk Dwifungsi ABRI era Orde Baru.

Soal razia buku kiri oleh aparat militer, Agus Widjojo bilang TNI melintasi batas kewenangan TNI. "Itu menakutkan," katanya.

Kebijakan Jokowi terkait surplus perwira di TNI hanya bersifat jangka pendek. Ada persoalan lebih mendasar yang tak tersentuh.

Pelibatan personel TNI dalam lembaga-lembaga negara yang berkarakter sipil dianggap akan merusak kualitas demokrasi.

Imparsial mengkritik keras rencana Presiden Jokowi dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto mempekerjakan perwira TNI aktif di kementerian dan lembaga negara.

Rencana distribusi TNI ke kementerian memunculkan kekhawatiran atas kebangkitan orde baru (orba), karena lekat dengan konsep dwifungsi ABRI yang kini bisa jadi multifungsi TNI.

Pada Era Joko Widodo, tentara banyak dilibatkan untuk urusan sipil, dari mencetak sawah, agen antihoaks, hingga fasilitator pascabencana.

Presiden Jokowi jangan sampai menyetujui wacana dan rencana revisi tersebut lantaran itu merupakan langkah mundur dalam proses reformasi TNI