tirto.id - Direktur Kantor Hukum HAM Lokataru Haris Azhar mendesak Komisi I DPR RI untuk segera memanggil semua pihak yang terlibat dalam isu dwifungsi TNI agar bisa menyelesaikan masalah ini.
Haris menilai, Komisi I harus segera mengumpulkan semua kepala dari lembaga terkait seperti Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, hingga semua politikus yang ikut mengeluarkan wacana dwifungsi TNI, termasuk Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
"Komisi I mestinya gelar rapat dong untuk ini semua, panggil semua politisi yang ngomong, termasuk Luhut Binsar Pandjaitan. Tanya apa maksud ngomong seperti itu, Anda punya kompetensi apa ngomong kayak gitu," kata Haris saat ditemui di kantor KontraS, Jumat (1/3/2019).
"Ke Panglima TNI juga, dari mana ide, sejarah, dan munculnya? Kebutuhannya apa? Kapasitas TNI apa? Forumnya di mana, clearing house-nya DPR RU, karena keputusan ini adalah keputusan politik dan yang mengontrol keputusan politik adalah DPR," lanjutnya.
Oleh karena itu, menurut Haris, Komisi I DPR RI bertanggung jawab untuk memfasilitasi dialog antar semua pihak yang terkait mengenai isu ini.
Dengan isu dwifungsi TNI ini, Haris menilai pentingnya TNI untuk membuka diri dan memberikan klarifikasi serta penjelasan utuh.
"Saya menduga atau saya curiga bahwa asik-asik ngangkat orang jadi jenderal tapi lupa posnya. Semua pos sudah terpenuhi, termasuk Posyandu juga udah ada bidannya jadi enggak bisa juga diisi," katanya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Alexander Haryanto
