tirto.id - Rencana pemerintahan Jokowi mempekerjakan perwira TNI aktif di kementerian dan lembaga negara serupa menjalankan dwifungsi, dinilai peneliti justru mengendurkan semangat reformasi.
Hal itu diungkapkan oleh peneliti bidang militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi.
"Itu jelas masalah. Kita harus ingat UU TNI sebagai pedoman jelas mengatur batasan bagi TNI untuk beraktivitas di luar tugas pokoknya (menjaga keamanan dan ketertiban negara). Pemerintah harus hati-hati, jika merevisi UU TNI melawan semangat reformasi karena itu akan sangat mengecewakan," kata Fahmi kepada reporter Tirto, Kamis (7/2/2019).
Fahmi menegaskan, rencana Jokowi tersebut susah dilepaskan dari dugaan adanya motif politik yang melatarbelakanginya. Sebab muncul menjelang Pemilu 2019.
"Ini seolah problem ini baru terjadi sekarang. Padahal (wacana dwifungsi) sudah terjadi beberapa tahun yang lalu," tutur dia.
Keterlibatan TNI dalam memegang kekuasaan dan mengatur negara, kata Fahmi, terus menumpuk. Misalnya memperpanjang usia pensiun perwira TNI dari 55 ajdi 58 tahun. Kemudian lambatnya pengembangan internal TNI.
"Ditambah lagi faktor like dan dislike dalam mutasi, sehingga ada yang antreannya agak lama dan cepat, memulai penumpukan [masalah di internal TNI]. Ditambah regenerasi yang lebih cepat terhadap pimpinan TNI. Piramida yang harusnya tajam di atas melebar ke bawah, belakangan agak gemuk di atas," terang dia.
Menurut Fahmi, langkah yang akan dilakukan Jokowi memicu doktrin dwifungsi ABRI yang hidup di era Orde Baru (Orba) untuk hidup kembali.
Dia juga mengatakan, selama ini perlahan Jokowi berusaha mendobrak batas antara ranah sipil dengan militer. Misalnya terkait perbantuan TNI untuk pembangunan di Papua.
"Itu [pelibatan TNI] sesuatu yang pascareformasi berusaha kita hindari. Bahkan rezim sebelumnya walaupun berasal dari kalangan militer, sangat hati-hati membatasi peran itu supaya tidak sampai pada tahap yang bisa terlalu dominan. Hari ini kita melihat upaya mendominasi itu mulai kembali," ujar dia.
Fahmi menyinggung, jika dulu bernama dwifungsi ABRI, kemungkinan besar jika dihidupkan kembali akan bernama ‘mutifungsi TNI’. Risiko kebijakan tersebut akan mirip dengan apa yang terjadi di era Orde Baru.
"Yang terdekat, para mahasiswa yang merasakan masa tahun ‘90-an, ruang mereka terbatas. Ruang gerak kita dan perbedaan tidak cukup mendapat ruang. Upaya penyeragaman," tegas dia.
Selain itu, kata Fahmi, rencana itu akan memunculkan problem perusakan kultur kementerian atau lembaga negara tertentu. Pembinaan karir akan dimatikan dengan masuknya perwira TNI aktif.
"Selama ini sudah berusaha berkompetisi dan berprestasi untuk mencapai jenjang karir yang lebih tinggi, terpaksa putus harapan ketika jabatan yang mereka inginkan ternyata diisi perwira yang mungkin saja kompetensinya jauh di bawah mereka," kata dia.
Maka dari itu, menurut Fahmi, jika masalahnya terlalu banyak perwira menengah dan perwira tinggi TNI yang nonjob, tidak masuk akan diserahkan ke lembaga lain untuk juga ikut repot memikirkan persoalan dwifungsi. Sebab itu, lanjut dia, biangnya ada masalah pembinaan personel TNI di internal.
Fahmi menjelaskan, banyak perwira TNI yang tak mendapat jabatan itu merupakan problem masa damai.
"Ini ada perwira yang menganggur, karena kebutuhan [pada masa] perdamaian. Mestinya ini dipikirkan lebih awal ketika ancaman kedualatan negara tidak sedang tinggi, apa yang dilakukan [untuk TNI]," pungkas dia.
Penulis: Dieqy Hasbi Widhana
Editor: Zakki Amali
