tirto.id - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan, adanya rencana perwira aktif TNI-Polri masuk pemerintahan atau jajaran kementerian akan dibahas oleh pemerintah tanpa melanggar ketentuan netralitas kedua institusi tersebut.
"Namun, juga tidak melanggar netralitas kedua lembaga institusi tersebut, dan sesuai dengan tupoksi," kata Luhut usai menyampaikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Sumatera Utara di Auditorium USU di Medan, Senin (18/2/2019).
Luhut menyampaikan hal tersebut menanggapi isu terkait masuknya TNI-Polri aktif dalam instansi pemerintah. Menurut dia, pemberdayaan TNI-Polri hanya berlaku untuk sejumlah instansi pemerintah yang membutuhkan sosok dengan latar belakang ilmu dan pengalaman dari seorang perwira TNI maupun Polri.
Contohnya, ujar Luhut, Kementerian Kemaritiman membutuhkan orang-orang yang mengerti tentang wilayah, strategi, dan tantangan yang akan dihadapi di sejumlah instansi yang dibawahinya, begitu pula dengan kementerian-kementerian lainnya.
"Kemudian juga akan lebih mudah berkoordinasi dengan TNI-Polri untuk memutuskan target pemerintah dalam instansi yang bersangkutan," jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Luhut juga mengkritisi tentang pentingnya mahasiswa menghindari hoaks atau berita yang tidak benar, karena dapat menimbulkan keresahan, termasuk mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di Universitas Sumatera Utara (USU).
"Mahasiswa diharapkan tidak perlu menanggapi berita bohong," ucapnya.
Sebagai seorang mahasiswa, lanjut Luhut, harus bisa menganalisa mana berita yang benar dan tidak benar, karena hal itu juga untuk kepentingan bersama.
"Mahasiswa harus bersikap jujur dan tidak perlu berbohong karena hal tersebut adalah perbuatan yang tidak baik," tukas Luhut.
Luhut mengisi kuliah umum di USU dengan tema Wawasan Kebangsaan Menuju Kedaulatan Pangan, Maritim, dan Daya Saing Bangsa Dalam Era Revolusi Industri 4.0.
Penulis: Dewi Adhitya S. Koesno
Editor: Maya Saputri
