Indeks Dprd Dki

Anies Baswedan belum bisa memastikan apakah komponen atau mata anggaran draf KUA-PPAS dicatumkan di dalam website tersebut.

Penerimaan pajak Jakarta masih jauh dari target. Hingga 26 November 2019, baru mencapai Rp35,315 triliun.

Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2020 ditarget rampung akhir November 2020.

Perda KTR harus mengakomodir semua pihak. Termasuk penegasan soal ketersediaan ruang merokok harus ada di banyak tempat.

Gerindra mengajukan empat nama ke PKS sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta.

Gerindra meminta PSI tak terlalu genit. Toh ada forum untuk membahas anggaran-anggaran yang janggal.

Pemprov DKI Jakarta membenarkan adanya pengajuan anggaran honorarium Tenaga Ahli Tim Penyusunan Sambutan Pidato/Makalah dan Kertas Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur.

Anggaran untuk perbaikan ragunan sebesar Rp75 miliar tidak disetujui DPRD DKI.

Komisi D DPRD DKI mempertanyakan tujuan adanya anggaran yang dibuat Dinas Kehutanan dan Pemakaman DKI Jakarta.

Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta agar usulan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk tenaga ahli atau pendamping kajian pengelolaan sampah ITF di tiga titik, dipangkas.

Anies Baswedan menilai polemik KUA-PPAS 2020 muncul karena kesalahan pada sistem e-budgeting yang dibuat di era Ahok.

DPRD DKI menolak anggaran pembangunan jalur sepeda. Mereka dianggap tidak paham kalau itu upaya yang sebenarnya baik.

Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan mengatakan, seharusnya dokumen itu tidak dirilis di laman apbd.jakarta.go.id.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur DKI mencopot anah buah yang tak becus menyusun anggaran.

Anies memastikan Gerindra dan PKS akan tetap mendukungnya hingga 2022.

Kemendagri mengatakan mereka tak bisa menegur kepala daerah yang tengah menyusun anggaran selama belum melewati tenggat.

Komisi D DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk menunda pembahasan revisi KUA-PPAS 2020 bersama Pemprov DKI Jakarta lantaran tak ada payung hukum.

PSI mempertanyakan Revisi KUA-PPAS 2020 yang mengalami pemangkasan belanja pemerintah hingga Rp7 triliun.

Fraksi PDIP DPRD DKI menyiapkan aplikasi pengaduan untuk warga Jakarta terkait masalah yang dihadapi.

Lima pimpinan DPRD DKI Jakarta mengucap sumpah jabatan dalam ruang rapat paripurna DPRD di Kebon Sirih, Jakarta Pusat.