tirto.id - Ketua Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mengaku optimistis pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2020 rampung akhir November 2020.
"Penjadwalan kita masih normal, masih tetap. Saya optimistis pada 29 November kita dapat melaksanakan Paripurna dan sekalian MoU [memorandum of understanding]," katanya di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (25/11/2019).
Kendati pembahasan KUA-PPAS di masing-masing komisi membutuhkan waktu yang cukup panjang, Pras yakin semua usulan program dan anggaran yang diajukan eksekutif sudah sangat matang dibahas oleh legislatif.
"Pra-pembahasan komisi sudah sangat detail dan tinggal penyempurnaan rasionalisasi APBD-nya aja. Kita sudah maksimalkan nih fungsi kita, fungsi pengawasan program yang diajukan oleh eksekutif," ujarnya.
Bahkan demi memaksimalkan pembahasan KUA-PPAS, Pras memerintahkan agar para anggota dewan tidak melakukan kunjungan kerja (kunker).
"Saya putuskan semua kunker ditiadakan sampai tanggal 30 [November] untuk maksimalkan pembahasan APBD," imbuh dia.
Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah menjelaskan usai MoU dilakukan, tahap selanjutnya yakni disepakati Rapat Paripurna Rancangan APBD 2020.
"Sudah disepakati juga bahwa Paripurna RAPBD itu tanggal 11 Desember. Makanya tadi saya ingatkan supaya jadwal yang telah disepakati itu harus ditepati bersama, baik eksekutif maupun legislatif," tandasnya.
Selama penyusunan KUA-PPAS ini terdapat dinamika terkait anggaran yang janggal. Di antaranya pengadaan lem aibon senilai Rp82,8 miliar dari Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat I. Anggaran ini akhirnya dicoret, karena diklaim salah memasukkan data.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Zakki Amali
