tirto.id - Ketua Fraksi PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Idris Ahmad, mengklaim banyak hal yang membikin bingung anggota DPRD selama pembahasan anggaran Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Selama dua pekan pembahasan terakhir, kata Idris, ada banyak kegiatan yang anggarannya ditambah dan dikurangi. Bahkan, katanya, ada kegiatan baru yang diusulkan atau dihapus, tanpa dasar surat atau penjelasan resmi yang bisa dijadikan pedoman.
“Yang jadi masalah utama saat ini adalah, ternyata tidak ada data yang bisa jadi rujukan bersama. Ada banyak versi, ini membingungkan para anggota DPRD dan publik. Kalau kami tidak jeli, kami pun dibuat bingung ini anggaran versi mana yang dibahas di rapat komisi,” kata Idris dalam pers rilisnya yang diterima wartawan Tirto, Kamis (7/11/2019) sore.
"Saya khawatir pola anggaran siluman terjadi lagi, anggaran yang tidak ada di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau pun di KUA-PPAS awal, tiba-tiba muncul," lanjutnya.
Kata Idris, berbagai versi revisi dan hasil pembahasan anggaran itu akan menyulitkan bagi anggota dewan untuk melakukan analisa selama pembahasan.
Ia memberi contoh saat rapat komisi ada perbedaan rekapitulasi data antara Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta dan para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Bahkan, kata Idris, data yang disampaikan SKPD di kertas print out rapat berbeda dengan yang dipaparkan di layar proyektor.
"Di sisi lain, di e-budgeting pagunya masih tetap Rp95,9 triliun dan tiap-tiap anggota dewan memiliki catatan masing-masing. Ada banyak sekali versi hasil pembahasan, mana yang benar? Jangan sampai karena eksekutif panik, semua proses ini bukannya tambah rapi, malah tambah berantakan," katanya.
Idris mengaku akan sulit bagi anggota DPRD untuk memastikan apakah hasil pembahasan telah tercatat dengan baik. Jika hasil pembahasan hanya dicatat manual di kertas atau pakai aplikasi excel, maka akan sulit untuk mengetahui adanya pengurangan dan penambahan anggaran secara akurat.
"Sulit memantau apakah ada anggaran siluman yang diselundupkan. Kita sudah punya sistem e-budgeting yang akuntabel, kami tidak ingin pencatatan manual yang rawan manipulasi," tambahnya.
Untuk itu, dirinya mendesak agar seluruh anggaran dibuka kepada publik dengan diunggah ke situs resmi apbd.jakarta.go.id. Apalagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Pergub No 28 Tahun 2019 mengenai implementasi e-budgeting.
"Artinya, input di sistem e-budgeting harus menjadi referensi utama perencanaan anggaran di Jakarta. Fraksi PSI meminta demi tertibnya proses perencanaan anggaran dan menghindari anggaran siluman, pihak eksekutif harus menginput hasil pembahasan ke sistem e-budgeting sebelum rapat Banggar," katanya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Maya Saputri
