tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan berkomentar banyak terkait pemangkasan anggaran program DP 0 persen sebesar Rp500 miliar oleh DPRD DKI dalam rapat badan anggaran (Banggar), Rabu (27/11/2019) kemarin.
Anies menilai, anggaran rumah tanpa DP 0 persen bisa saja berubah saat proses pembahasan dari KUA-PPAS ke rancangan APBD. Ia beralsan pembahasan belum sampai pada tahap akhir yakni kesepakatan APBD 2020.
"Ya, masih dalam pembicaraan, tunggu sampai final RAPBD. Nanti mudah-mudahan masih bisa dibahas semuanya," kata Anies usai menandatangani MoU kesepakatan KUA-PPAS APBD 2020 di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2019).
Anies belum bisa pastikan apakah angka untuk program rumah DP 0 rupiah ini bertambah saat proses pembahasan RAPBD.
Kendati demikian, Anies mengatakan semua program yang menyangkut kepentingan rakyat, tak akan terganggu ketika pembahasan APBD anggaran 2020 ini.
"Kami pastikan semua kegiatan strategis aman karena itu menyangkut kepentingan yang besar sekali," tutur dia.
DPRD DKI telah memangkas anggaran program DP 0 persen sebesar Rp500 miliar saat rapat badan anggaran (Banggar) kemarin.
Anggaran tersebut diperuntukan untuk fasilitas penyediaan kredit bagi warga yang mengajukan program unggulan Gubernur Anies Baswedan.
"Kita sepakati [pemangkasan] jadi Rp500 miliar," ujar Ketua Banggar Prasetyo Edi Marsudi sambil mengetok palu saat Banggar.
Prasetyo menuturkan kebijakan DP 0 Rupiah nanti akan digeser dengan memanfaatkan rumah susun (rusun) di Jakarta.
Awalnya Pemprov DKI melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Sarana Jaya menganggarkan mata anggaran untuk rumah DP 0 persen sebesar Rp2 triliun di KUA-PPAS APBD 2020. Kemudian, anggaran ini kembali turun menjadi Rp1 triliun saat rapat dengan Banggar Selasa (26/11/2019) lalu.
Dengan sejumlah pertimbangan anggaran Rp1 triliun dipotong lagi senilai Rp500 miliar pada Banggar, Rabu kemarin. Akhirnya DPRD dan Pemprov DKI sepakat untuk berhenti pada angka Rp500 miliar.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Gilang Ramadhan
