tirto.id - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencopot anak buahnya di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tak becus menganggarkan kebutuhan bidang masing-masing.
Terdapat beberapa pengajuan anggaran dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020 yang oleh banyak pihak dirasa ganjil. Misalnya, anggaran pengadaan antivirus dan pembelian database sebesar Rp12 miliar dan anggaran untuk influencer Rp5 miliar.
Teranyar, dan yang paling bikin ramai hari ini (30/10/2019), adalah anggaran yang diajukan dinas pendidikan untuk pembelian lem Aibon sebesar Rp82 miliar dan bolpoin Rp123 miliar.
"Kayak masalah Aibon-lah, terus masalah influencer. Kalau SKPD-nya enggak mampu, ganti orangnya," kata Prasetyo saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019) siang.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat sudah memberi klarifikasi bahwa anggaran pengadaan lem Aibon tidak ada. Dia juga mengatakan instansinya telah menyisir ulang anggaran yang diajukan dalam KUA-PPAS 2020.
Menurut Prasetyo, alasan Syaefuloh itu hanya cara untuk mengelak dari desakan publik.
"Namanya juga manusia. Pas ketahuan bisa saja dia bilang salah tulis," katanya.
Prasetyo juga mengapresiasi kinerja DPRD DKI periode 2019-2024 yang dianggap mampu memeriksa semua anggaran yang diajukan Pemprov DKI secara teliti.
"Allhamdulilah saya apresiasi anggota DPRD yang baru ini, dia detail, semua dari komisi per komisi itu detail melihat [anggaran] itu," katanya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Rio Apinino
