tirto.id - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad, mempertanyakan revisi Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 yang mengalami pemangkasan belanja pemerintah hingga Rp7 triliun.
"Pertama kali kami di rapat KUA-PPAS di Banggar [Badan Anggaran] dan eksekutif, sangat terkejut. Kenapa? Karena dokumen yang sebelumnya diberikan ke kami nilainya Rp96 triliun, tapi pas di rapat Banggar berkurang," katanya, Senin (28/10/2019).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang melakukan revisi KUAPPS menjadi Rp89,441 triliun dari yang sebelumnya diusulkan sebesar Rp95,99 triliun.
Namun, tak ada kejelasan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saja yang dipotong dalam penyempurnaan KUA PPAS dalam satu bulan terakhir.
Idris menyampaikan, seharusnya Pemprov memberikan penjelasan atas berkurangnya anggaran tersebut. Termasuk, pos biaya mana saja yang diefisiensi atau dialihkan anggarannya.
"Komisi mana? SKPD mana? Bahkan sebenarnya lebih tajam lagi, kegiatan mana, hingga komponen-komponen apa yang dikurangi, sehingga kegiatan itu berkurang atau bertambah. Nah, secara substantif pertanyaan ini penting dalam pembahasan anggaran," imbuhnya
dalam rapat KUA-PPAS 2020 di lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019) lalu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyampaikan bahwa sejumlah pengubahan dilakukan baik dalam pos belanja maupun pendapatan daerah.
Pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak, misalnya, direvisi dari Rp50,5 triliun menjadi Rp 49,5 triliun. Prediksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(SILPA) juga direvisi dari Rp8,5 triliun menjadi Rp3,08 triliun.
"Lalu kami sedang mempersiapkan karena ada perubahan signifikan ada perbedaan Rp 6 triliun. Kami mohon ini perubahan sambil berjalan saat pembahasan," kata Saefullah.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Hendra Friana
