Indeks Dpr

Aris mengatakan Novel Baswedan sosok yang terlalu powerful di KPK.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengklaim kewenangan anggaran yang dimiliki oleh lembaganya bukan pemicu praktik korupsi.

Selain kinerja legislasi yang buruk, tingkat kehadiran anggota DPR juga mendapat rapor merah.

Presiden Jokowi dan istri, Wakil Presiden Yusuf Kala dan istri berfoto bersama usai Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta.

Menurut Fahri, daripada membangun mall, lebih baik dibangun apartemen yang bisa digunakan anggota DPR.

DPR menilai tidak ada relevansi antara kehadiran Adhyaksa di acara HTI dengan organisasi Pramuka.

Yulianis tidak melihat langsung penyerahan uang Rp 1 miliar dari Nazaruddin kepada Adnan Pandu.

Rendahnya tingkat kehadiran anggota DPR pada masa sidang berbanding lurus dengan produktivitas DPR menghasilkan undang-undang. Persoalan ini sebuah contoh nyata lembaga DPR punya "rapor merah".

Mantan pimpinan KPK memberikan keterangan kepada media terkait dengan penyidikan kasus e-KTP dan menentang hak angket KPK yang diajukan oleh DPR.

Agun memaparkan, meskipun pada Selasa (11/7) dirinya dijadwalkan memimpin rapat di DPR, namun dirinya tetap akan hadir dalam pemanggilan KPK.

KOMAS TAK mengatakan Hak Angket oleh DPR hanya akan melemahkan kinerja KPK, yang artinya akan memperlemah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Alih-alih dipandang akan menguatkan sistem presidensial, penetapan presidential threshold dinilai tidak cocok karena pemilu presiden dan parlemen 2019 dilaksanakan secara serentak.

KPK tidak mempermasalahkan rencana Pansus Hak Angket KPK yang akan menemui beberapa narapidana kasus tindak pidana korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung dan Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur.

Menurut Dossy, sampai sekarang, DPR belum pernah membahas tentang wacana pembekuan anggaran KPK.

Pansus Hak Angket KPK berencana akan menemui pimpinan BPK dan mengunjungi lapas terpidana korupsi.

Lima isu krusial yang akan dibahas adalah ambang batas parlemen, ambang batas partai mengajukan calon presiden, kuota suara per-daerah pemilihan, sistem pemilu, dan metode konversi suara.

Pemerintah tetap memilih menggunakan skema 20-25 persen terkait dengan ambang batas presiden atau presidential threshold.

KPK sudah pasti menolak keinginan DPR yang meminta mendatangkan Miryam S Haryani dalam rapat Pansus Hak Angket DPR. Alasan KPK, Miryam masih menjalani proses hukum.

Dalam merespons surat itu, KPK akan mempertimbangkan dan melihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).