Indeks Dpr

Menurut Miko, perpanjangan masa kerja Pansus Hak Angket KPK tidak bisa dilepaskan dari dinamika sidang praperadilan Setya Novanto.

KPK menegaskan siap diperiksa pihak berwenang terkait mekanisme penyadapan yang dilakukan lembaganya.

Agus menegaskan, KPK baru akan datang memenuhi panggilan Pansus Hak Angket setelah putusan MK keluar.

PAN, Gerindra, Demokrat, dan PKS menolak perpanjangan masa kerja pansus

Selama kelanjutan masa kerja Pansus akan mendalami kembali temuan-temuan sementara dan berupaya menghadirkan Pimpinan KPK di rapat dengar pendapat.

Bukti yang dibawa KPK meliputi akta perjanjian, surat tentang pembayaran, termin-termin pembayaran, dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengklaim tak pernah mengeluarkan rilis terkait adanya institusi di luar TNI yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia.

Menurut Febri, tudingan kepada KPK sering terjadi di berbagai periode kepemimpinan.

Peneliti Formappi, Lucius Karus menyatakan alasan pembangunan gedung baru DPR, yakni untuk meningkatkan kinerja anggota dewan, tidak bisa dipercaya.

KPK berharap proses praperadilan itu akan menghasilkan sesuatu yang bisa menguatkan upaya pengusutan kasus korupsi e-KTP.

Pengakuan tersebut disampaikannya setelah penyidik KPK menyodorkan sekitar tujuh foto yang terkait dengan kasus e-KTP.

Menurut Muzani, pimpinan DPR harus menghormati proses hukum Setya Novanto yang sedang ditangani KPK. Bukan justru mengintervensinya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku menandatangani surat permintaan penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto yang ditujukan ke pimpinan KPK atas permintaan Setya Novanto.

Komisi III menilai penyadapan bukan hanya hak KPK.

KPK ingin benar-benar siap saat menghadapi sidang praperadilan Setya Novanto.

DPR dan Pemerintah sepakat untuk menetapkan pertumbuhan ekonomi tahun depan di angka 5,4 persen, laju inflasi di kisaran 3,5 persen, suku bunga SPN sebesar 5,2 persen, dan nilai tukar rupiah senilai Rp13.400.

Setyo Wasisto menegaskan biarlah wacana itu menjadi urusan DPR dan KPK.

Tanggapa beragam disampaikan beberapa anggota DPR terkait tragedi kemanusiaan penduduk Muslim dari etnis Rohingya

Juru Bicara KPK menyatakan sebagian pimpinan masih sibuk dengan agenda masing-masing.

Pembangunan tembok pembatas oleh anggota DPR, Nurdin Tampubolon, di RT 11 dan 16 di RW 07, Kelurahan Kayu Putih, Pulo Gadung, menyulitkan aktivitas warga. Tembok yang besar bahkan membuat jalan nyaris hilang.