tirto.id - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan, pihaknya tidak pernah merilis kepada media massa tentang adanya institusi di luar TNI yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia.
"Saya tidak pernah "press release" (soal senjata), saya hanya menyampaikan kepada purnawirawan, namun berita itu keluar. Saya tidak akan menanggapi terkait itu (senjata ilegal)," kata Panglima TNI usai menutup Kejurnas Karate Piala Panglima TNI Tahun 2017, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (24/9/2017) malam.
Namun demikian, dirinya mengakui bahwa beredarnya video dan rekaman soal itu di dunia maya adalah memang pernyataannya.
"Seribu persen itu benar kata-kata saya. Tapi saya tidak pernah press release, sehingga saya tidak perlu menanggapi hal itu," paparnya.
Terkait kebenaran informasi bahwa ada institusi di luar TNI yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia, Panglima TNI kembali enggan menanggapi soal itu.
Menanggapi pernyataan Menko Polhukam Wiranto bahwa ada masalah komunikasi antara TNI, BIN dan Polri, kata Gatot, bisa ditanyakan langsung kepada Wiranto soal itu.
Ia kembali mengakui bahwa rekaman yang beredar itu benar-benar omongannya, namun dirinya tidak punya kompetensi untuk menanggapi hal itu lantaran dirinya tidak pernah melakukan press release.
"Itu benar omongan saya, 1000 persen, tapi tentang kebenaran isi konten rekaman itu saya tak mau berkomentar," katanya.
Dalam rekaman yang beredar, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebut adanya institusi tertentu yang akan mendatangkan 5.000 senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pernyataan itu disampaikan Jenderal Gatot dalam silaturahmi TNI dengan purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (22/9/2017).
Acara tersebut turut dihadiri Menko Polhukam Wiranto, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Laksamana TNI (Purn) Widodo AS, dan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, serta sejumlah petinggi TNI lainnya.
Pernyataan Gatot ini juga secara tidak langsung menuding pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan pengadaan senjata. Selain TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Narkotika Nasional (BNN) juga punya kewenangan yang sama. Semua instansi tersebut pasti akan mencantumkan anggaran pembelian senjata dalam Anggaran Pembelian Belanja Negara (APBN) dan Rancangan APBN (RAPBN).
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto membantah keterangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang mengatakan ada instansi di luar militer yang mengimpor 5.000 pucuk senapan dengan cara ilegal, Minggu (24/9/2017).
Wiranto mengklarifikasi tidak ada ribuan senjata yang didatangkan secara ilegal, pengadaan senjata yang saat ini ada diajukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) diambil dari dana APBN yang telah disepakati oleh DPR. Sebanyak 500 pucuk senjata laras pendek buatan PT Pindad dipesan oleh BIN untuk keperluan pendidikan intelijen.
Baca juga:
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri
