Indeks Dpr

Fadli menilai keputusan Trump upaya untuk mengalihkan isu di dalam negeri Amerika Serikat.

Pengungkapan kasus kematian La Gode menjadi salah satu pertanyaan DPR.

Novanto sempat menghilang dan mengalami kecelakaan, setelah ditetapkan jadi tersangka kasus e-KTP.

Menjadi agenda DPR sejak 2016, hukum yang mampu melindungi korban perkosaan tak kunjung rampung. Rumusan pentingnya disunat oleh pemerintah.

Penyidik Polri berkoordinasi dengan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI terkait tuduhan ujaran kebencian yang dilakukan Victor.

Mendagri mengatakan, draf revisi dari pemerintah masih akan dibahas di kantor Menko Polhukam.

PPP berharap persoalan di internal Golkar tidak sampai mengganggu kredibilitas lembaga negara.

Menurut Tito, bukan tidak mungkin proses penyidikan kasus Agus dan Saut dihentikan.

KPK bisa memeriksa seorang tersangka tindak pidana korupsi tanpa izin presiden.

Dalam surat yang dikirimkan DPR kepada KPK menyatakan bahwa Novanto tidak dapat memenuhi panggilan KPK sebelum ada izin presiden.

Fadli menegaskan DPR tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang dijalani Buni Yani.

Fadli mengatakan bahwa KPK tak perlu merekrut penyidik independen karena menurutnya penyidik bisa diambil dari Polri.

PKB, PPP, dan Demokrat ingin UU Ormas segera direvisi sebagaimana catatan yang telah mereka sampaikan di Rapat Paripurna DPR.

Perppu No 2 tahun 2017 tentang Ormas yang telah menjadi UU, tapi masih ada cara untuk mengubahnya dengan uji materil di MK maupun revisi di DPR.

Terdapat dua catatan dari PKB terkait Perppu Ormas. Pertama, memperjelas azas ormas. Kedua, memperjelas proses hukum yang ada.

Fraksi-fraksi di DPR belum satu suara untuk pengesahan Perppu Ormas

Komisi II DPR akan meminta pendapat juru bicara HTI tentang materi Perppu.

Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman menargetkan partainya akan meraih 70-80 kursi di DPR pada Pemilu 2019 mendatang.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) belum memberikan jawaban final terhadap permintaan Pansus Angket KPK terkait dengan upaya pemanggilan paksa.

Dua orang yang diamankan KPK dalam OTT semalam adalah Sudiwardono (Ketua PT Manado) dan Aditya Moha (anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar).