Indeks Dpr

Dalam surat yang dikirimkan DPR kepada KPK menyatakan bahwa Novanto tidak dapat memenuhi panggilan KPK sebelum ada izin presiden.

Fadli menegaskan DPR tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang dijalani Buni Yani.

Fadli mengatakan bahwa KPK tak perlu merekrut penyidik independen karena menurutnya penyidik bisa diambil dari Polri.

PKB, PPP, dan Demokrat ingin UU Ormas segera direvisi sebagaimana catatan yang telah mereka sampaikan di Rapat Paripurna DPR.

Perppu No 2 tahun 2017 tentang Ormas yang telah menjadi UU, tapi masih ada cara untuk mengubahnya dengan uji materil di MK maupun revisi di DPR.

Terdapat dua catatan dari PKB terkait Perppu Ormas. Pertama, memperjelas azas ormas. Kedua, memperjelas proses hukum yang ada.

Fraksi-fraksi di DPR belum satu suara untuk pengesahan Perppu Ormas

Komisi II DPR akan meminta pendapat juru bicara HTI tentang materi Perppu.

Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman menargetkan partainya akan meraih 70-80 kursi di DPR pada Pemilu 2019 mendatang.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) belum memberikan jawaban final terhadap permintaan Pansus Angket KPK terkait dengan upaya pemanggilan paksa.

Dua orang yang diamankan KPK dalam OTT semalam adalah Sudiwardono (Ketua PT Manado) dan Aditya Moha (anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar).

Namun tumor tersebut masih belum besar dan masih bisa ditangani.

Ridwan pun sempat mengucapkan selamat atas kemenangan Novanto.

Ribuan orang dari berbagai ormas Islam melakukan aksi 299 di depan gedung DPR RI menolak Perppu Ormas dan kebangkitan PKI.

Sejumlah peserta aksi 299 melaksanakan salat Jumat di depan gerbang gedung DPR RI, Jakarta.

Peserta aksi meminta DPR tidak mengesahkan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas.

Sedikitnya ada 22 orang perwakilan massa aksi 299 yang masuk dan bertemu dengan sejumlah pimpinan dan anggota DPR.

Dari pantauan Tirto di DPR, aparat kepolisian dan TNI beratribut lengkap telah berjaga sejak pagi.

Sejak pukul 11.50 WIB, massa aksi 299 sudah mengambil tempat masing-masing di trotoar dan sebagian badan jalan untuk salat Jumat di depan Gedung DPR/MPR RI.

Informasi mengenai adanya tekanan dari pimpinan DPR terhadap auditor BPK agar mendapatkan status WTP dibantah para petinggi parlemen.