tirto.id - Kasus pelanggaran HAM oleh oknum prajurit TNI akan menjadi salah satu sorotan Komisi I DPR dalam fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) calon panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Komisi I ingin calon panglima TNI yang berasal dari matra Angkatan Udara (AU) bisa lebih menghormati hak-hak warga sipil.
“Persoalan kekerasan pada sipil dan pelanggaran HAM akan ditanyakan juga. Kami yakin AU bisa lebih ramah terhadap sipil,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafidz kepada Tirto di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (5/12).
Salah satu kasus pelanggaran HAM yang menjadi sorotan Meutya adalah matinya La Gode, petani kebun cengkeh asal Pulau Taliabu Maluku Utara yang diduga dilakukan oknum prajurit TNI. Menurut Meutya, Hadi harus bisa berkomunikasi dengan Gatot Nurmantyo untuk memastikan proses hukum terhadap oknum-oknum yang bersalah.
“Pak Hadi harus berkomunikasi soal kasus itu dengan [Panglima TNI] Pak Jenderal Gatot. Agar terkait prosesnya hukumnya bisa berkesinambungan,” ujar politikus Golkar ini.
Selain persoalan HAM, Komisi I DPR juga akan mempertanyakan komitmen Hadi dalam pemberantasan korupsi di internal TNI. Hal ini karena TNI memiliki agenda belanja alutsista dengan dana besar.
“Kami akan minta kesiapan Pak Hadi agar oknum-oknum TNI yang berpeluang melakukan korupsi, harus dimutasi dari jabatan-jabatan strategisnya,” kata Meutya.
Salah satu kasus korupsi di tubuh TNI yang terkait belanja alutsista adalah pembelian helikopter angkut AW 101. Kasus ini diduga merugikan negara sebesar 224 miliar rupiah. Meutya berharap panglima TNI mendatang bisa berkoordinasi dengan institusi terkait guna mencegah terjadinya hal serupa.
“Kami harap Panglima TNI bisa membuka komunikasi dengan KPK,” kata Meutya.
Anggota Komisi I Fraksi Nasdem Supiadin Aries akan fokus menyoroti program Hadi mendisiplinkan prajurit. “Pertama, dia harus menjaga soliditas dan kedisiplinan prajurit TNI,” kata Supiadin.
Supiadin menilai kedisiplinan prajurit penting karena berkaitan dengan perilaku anggota di lapangan. Ia menilai masih ada prajurit TNI yang melanggar kedisplinan dengan melakukan kekerasan pada masyarakat sipil dan berlaku sewenang-wenang menggunakan status anggota militer.
“Kesalahan oknum tidak boleh menjadi generalisasi pada institusi. Tugas Panglima TNI mencegah seoptimal mungkin tidak boleh ada prajurit yang melakukan pelanggaran semacam itu,” kata Supiadin.
Supiadin berharap panglima TNI baru lebih sering berinteraksi dengan para prajurit di barak. “Jangan kebanyakan bicara politik,” kata Supiadin.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan dalam suratnya presiden menyampaikan keinginan agar proses pergantian Panglima TNI dilakukan secara cepat. “Kami harapkan sebelum reses pada masa sidang ini, tapi nanti kami koordinasikan dengan Pimpinan Komisi I DPR dan fraksi-fraksi untuk diagendakan uji kelayakan dan kepatutan,” kata Fadli.
Hadi menjadi calon tunggal pengganti Gatot. Fadli menilai hal itu merupakan hak prerogatif presiden. “Kelihatannya alasannya karena memang persiapan untuk masa pensiun Pak Gatot. Hak prerogatif presiden, yang jelas ketentuan UU yang menggantikan harus pernah menjadi kepala staf, artinya bisa KSAD, KSAU, KSAL," katanya.
Fadli menjelaskan, setiap surat dari presiden akan dibacakan dalam rapat paripurna, setelah itu akan diserahkan pada komisi terkait yang dalam hal ini Komisi I DPR. Setelah itu, kata Fadli, Komisi I DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan dan apabila disetujui maka bisa diambil keputusan di rapat paripurna.
Wakil Ketua Komisi I TB Hasanudin menyatakan setelah rapat paripurna pembacaan surat rekomendasi dari Presiden Jokowi atas Marsekal Hadi Tjahjanto, Komisi I akan langsung menggelar rapat internal menentukan agenda penyelenggaraan fit and proper test.
"Diprediksi dilaksanakan besok hari Rabu supaya minggu depan sudah segera dilaporkan," kata TB Hasanudin di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017).
Sebab, menurut TB Hasanudin, target dari Komisi I adalah merampungkan pembahasan pergantian panglima TNI sebelum masa reses pada 13 Desember nanti.
"Maka Pak Hadi sebagai Kasau sudah harus siap-siap, menyiapkan diri untuk ikut uji kelayakan," kata TB Hasanudin.
Ketua DPD PDIP Jawa Barat ini juga mengimbau kepada Jenderal Gatot Nurmantyo agar segera mempersiapkan serah terima jabatan. "Plus tidak diizinkan membuat keputusan-keputusan strategis. Misalnya saja melakukan mutasi para perwira tinggi, dsb. Biarkan saja mutasi para perwira tinggi dilaksanakan oleh pemimpin yang baru," kata TB Hasanudin.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Jay Akbar
