Indeks Djp

Ekonomi
Jumat, 8 Mei

DJP Audit Ulang Peserta Tax Amnesty Jilid II, Incar Repatriasi

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) audit ulang peserta Tax Amnesty Jilid II untuk pastikan kepatuhan repatriasi harta. 
Ekonomi
Selasa, 5 Mei

Wajib Pajak Telat Lapor SPT Siap-Siap Kena Denda Rp100.000

Denda Rp100.000 tersebut berlaku khusus bagi wajib pajak orang pribadi yang terlambat melapor, tetapi akan diberikan teguran sebelum dikenakan denda.
Ekonomi
Kamis, 30 Apr

WP Badan Bisa Ajukan Perpanjangan Lapor SPT hingga 2 Bulan

Perpanjangan ini diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
Ekonomi
Selasa, 21 Apr

DJP Ungkap Regulasi PPN Jalan Tol Belum Ada, Masih Wacana

Inge mengatakan, pencantuman topik PPN jalan tol dalam rencana strategis DJP 2025-2029 lebih bersifat indikasi arah kebijakan ke depan.
Ekonomi
Kamis, 16 Apr

Aturan Restitusi Baru: DJP Sebut akan Utamakan Wajib Pajak Patuh

Dengan pengetatan aturan baru percepatan restitusi, pemerintah berharap pengembalian lebih bayar pajak menjadi lebih tepat sasaran.
Sosial Budaya
Selasa, 10 Mar

Purbaya Ultimatum Pegawai Pajak: Kalau Salah Pasti Diproses

Pernyataan ini disampaikan Purbaya menyusul keputusan mutasi besar-besaran yang melibatkan sekitar 2.043 pegawai DJP.
News Plus
Jumat, 13 Feb

Curhat Warga Isi SPT Pakai Coretax di 2026: Gampang atau Susah?

Warga ada yang menyarankan pemerintah agar mengevaluasi pelaporan SPT menggunakan Coretax meski ada yang menilai sistem Coretax memudahkan.
Ekonomi
Jumat, 6 Feb

Purbaya Rotasi Besar-besaran Pejabat Pajak dan Ditjen Anggaran

Total ada 43 pejabat eselon II Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dilantik dan menempati posisi baru, 40 di antaranya di Direktorat Jenderal Pajak.
Ekonomi
Selasa, 27 Jan

DJP Akui Kepatuhan Pajak Bulanan Rendah, Baru Capai 18%

Fenomena ini menunjukkan bahwa baseline penerimaan dari kepatuhan sukarela (voluntary compliance) masih sangat sulit ditingkatkan.
Ekonomi
Selasa, 27 Jan

DJP Kejar Potensi Rp562 T di 2026 via Perluasan Basis Pajak

DJP targetkan pertumbuhan penerimaan pajak mencapai 22,9 persen pada 2026.
Flash News
Rabu, 14 Jan

KPK Duga Ada Aliran Uang ke DJP Kemenkeu Terkait Suap KPP Jakut

KPK mendalami dugaan aliran uang dari tersangka suap pemeriksaan pajak KPP Madya Jakarta Utara ke Kantor Pusat DJP Kemenkeu.
Ekonomi
Rabu, 14 Jan

Purbaya Curigai Anak Buah Terlibat Pengemplang Pajak 40 Usaha

Menkeu Purbaya menemukan 40 usaha sektor baja yang diduga mengemplang pajak serta mencurigai keterlibatan oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Ekonomi
Selasa, 13 Jan

DJP Respons Penggeledahan Kantornya oleh KPK

DJP sampaikan akan bersikap kooperatif terhadap penggeledahan oleh KPK.
Hukum
Sabtu, 10 Jan

DJP Serahkan Tersangka Faktur Pajak Fiktif Rp170 M ke Kejaksaan

Rosmauli mengatakan, faktur fiktif tersebut dijual kepada perusahaan pengguna dengan nilai persentase tertentu dari nilai pajak pertambahan nilai (PPN).
Ekonomi
Jumat, 9 Jan

DJP Amankan Rp13,1 T dari 200 Penunggak Pajak Kakap di 2025

DJP siapkan tindakan hukum tegas, mulai dari penerbitan surat paksa dan penyitaan aset hingga pencegahan ke luar negeri dalam rangka penagihan.
Ekonomi
Senin, 29 Des 2025

DJP Resmi Tambahkan OpenAI ke Daftar Pemungut Pajak Digital

Di saat yang sama, DJP juga melakukan satu pencabutan terhadap Amazon Services Europe S.a.r.l dari daftar pemungut pajak digital.
Ekonomi
Rabu, 26 Nov 2025

DJP Gandeng Negara Mitra untuk Kejar Pelaku Kejahatan Pajak

Menurut Bimo, setiap negara mitra memberikan kontribusi khusus sesuai keunggulannya.
Aktual Dan Tren
Kamis, 20 Nov 2025

Profil Ken Dwijugiasteadi & Kenapa Dicegah ke Luar Negeri?

Simak profil eks Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi, yang dicegah ke luar negeri terkait dugaan korupsi tax amnesty Kemenkeu. Ketahui profil dan kariernya.
Ekonomi
Kamis, 23 Okt 2025

DJP Siapkan Insentif untuk Ringankan Pajak Industri Film RI

Bimo memastikan kebijakan tersebut akan diarahkan agar beban pajak pelaku film nasional tidak terlalu berat.
Ekonomi
Senin, 6 Okt 2025

DJP Bongkar Modus Samarkan Pemilik Perusahaan Lewat Nama Orang

Banyak korporasi bisa saja melaporkan nominee, keluarga, atau pihak lain sebagai pemilik formal untuk menutupi identitas pemilik manfaat yang sebenarnya,