Indeks Djp

Haniv langsung pergi meninggalkan Gedung Merah Putih KPK tanpa menjawab pertanyaan media berkaitan kasusnya.

KPK mengusut permintaan gratifikasi kepada wajib pajak untuk kegiatan fashion show anak tersangka Muhammad Haniv (HNV) selaku eks pejabat DJP, Kemenkeu.

FH Pour Homme adalah brand fashion milik anak eks Kakanwil DJP Jakarta Khusus M.Haniv. Brand ini diduga menerima gelontoran dana hasil gratifikasi.

Potensi malaadministrasi bisa terjadi apabila para pengguna tidak mendapatkan pelayanan yang baik, misalnya tidak dapat mengakses Coretax.

Implementasi Coretax seharusnya dilakukan secara bertahap dengan tidak langsung menutup sistem perpajakan lama.

Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, menilai sistem IT secanggih apapun, seperti Coretax, tidak akan mempengaruhi kolektivitas penerimaan pajak pada 2025.

Simak cara yang dapat dilakukan pengguna Coretax untuk mengatasi kendala gagal bikin password dan passphrase.

Adanya wajib pungut ini dinilai sebagai penyebab melonjaknya harga Minyakita di pasaran.

Untuk mengurai kebingungan di masyarakat, pemerintah dan DPR seharusnya membahas revisi UU HPP.

DJP Kemenkeu mengingatkan jasa layanan transaksi uang elektronik telah diatur di UU PPN yang berubah menjadi UU HPP sehingga dikenakan PPN 12 persen.

Suryo Utomo mengakui kenaikan restitusi membuat penerimaan pajak mengalami penurunan.

Hadi Tjahjanto memastikan sebagian data NPWP yang disebut bocor itu bukan data asli.

FAF telah mengakui perbuatannya melakukan KDRT kepada istri dan anaknya. Diduga dilakukan sejak 2021.

Dwi Astuti menilai KDRT yang dilakukan salah satu pegawainya tersebut adalah murni permasalahan rumah tangga.

Suryo Utomo mencatat, sebanyak 58,2 juta nomor induk kependudukan (NIK) telah terintegrasi dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

DJP dan BNI menyelenggarakan Kampanye Simpatik perpajakan untuk masyarakat dan UMKM bernama Spectaxcular 2023.

Yon Arsal mengaku, pihaknya telah menerima rekomendasi terkait penghapusan pembebasan PPN untuk mendongkrak penerimaan negara.

Temuan 9 hektare masih dalam proses penyandingan yang diawali dengan penyampaian SPPT.

DJP menerbitkan kebijakan kemudahan layanan terkait penyederhanaan proses restitusi dengan jangka waktu dari semula 12 bulan menjadi 15 hari kerja.

Berikut tugas dan fungsi Ditjen Pajak beserta struktur organisasi DJP di tingkat pusat dan daerah.