Indeks Diskriminasi

Munas NU memutuskan kata kafir tak boleh lagi disematkan pada warga non-Islam. Langkah ini diapresiasi pemuka agama lain.

Jaringan Islam Antidiskriminasi (JIAD) mendesak Pemkab Mojokerto menjamin hak semua warganya dan menyediakan tempat pemakaman memadai bagi masyarakat, termasuk non-muslim. 

Glorifikasi atas usia muda mempersempit peluang kerja pekerja senior.

Sebuah kelompok rahasia online yang terdiri dari perempuan-perempuan Arab Saudi mengkampanyekan perlindungan kepada Rahaf Mohammed Alqunun.

Pemkot Malang membenarkan surat edaran yang ramai di media sosial. Namun mereka menyanggah anggapan surat tersebut diskriminatif.

Sejak awal 2000-an, konsep supremasi etnis Melayu ini sebenarnya jadi barang dagangan politikus Malaysia. Secara tak langsung menciptakan tensi di akar rumput.

Warga Malaysia menolak pengesahan Konvensi ICERD.

Peserta aksi ingin menegaskan agar Malaysia bersikukuh untuk tidak meratifikasi ICERD.

Kelompok LGBT di Indonesia masih mengalami diskriminasi di dunia pendidikan dan pekerjaan.

Komnas HAM meminta kasus diskriminasi harus ditangani secara serius dan adil oleh pemerintah.

Meskipun pada pertemuan, Rabu (21/11) akhirnya ketua RT bersedia mencabut spanduk, tapi DKM Masjid Al-Ihsan tetap bersikukuh mengusir para transpuan dari indikos AM.

Survei teranyar dari Komnas HAM mengindikasikan bahwa diskriminasi ras dan etnis masih menjadi pekerjaan rumah.

Sekitar 92,6 persen responden mengaku bahwa dirinya belum pernah mengalami tindakan diskriminasi rasial dan etnis.

Hasil Survei Komnas HAM bersama Litbang Kompas menyimpulkan primordialisme masih mengakar kuat di masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan tingkat segregasi sosial di Indonesia masih tinggi.

Pemerintah Bangladesh akan memulai proses repatriasi Rohingya mulai Kamis pekan ini. Situasi Myanmar sendiri masih belum aman bagi penduduk muslim.

Ma'ruf Amin menggunakan kata "buta" dan "budek", Eggi Sudjana memakai kata "banci".

Grace Natalie berjanji PSI tidak akan pernah mendukung pemberlakuan Perda Syariah dan Perda Injil di Indonesia.

“Kalau polisi menggunakan pasal yang tidak jelas ya itu berarti bentuknya malicious investigation, penyelidikan sesat,” kata Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur.

Komnas HAM sudah sering mendesak pemerintah agar segera membereskan peraturan-peraturan yang diskriminatif, namun respons yang didapat hanya bersifat normatif.

Meiliana adalah potret diskriminasi berlapis yang dialami oleh perempuan, kelompok minoritas dari peraturan yang multitafsir.