Supremasi Melayu di Malaysia: Sudah Rasis Sejak dalam Konstitusi

Infografik Ketuanan melayu
Para pengunjuk rasa menghadiri aksi untuk merayakan langkah pemerintah menarik rencana meratifikasi konvensi anti-diskriminasi PBB di Independent Square di Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu, 8 Desember 2018. AP PHOTO / Yam G-Jun.
Oleh: Akhmad Muawal Hasan - 13 Desember 2018
Dibaca Normal 4 menit
Sejak awal 2000-an, konsep supremasi etnis Melayu ini sebenarnya jadi barang dagangan politikus Malaysia. Secara tak langsung menciptakan tensi di akar rumput.
tirto.id - Lima puluhan ribu peserta Aksi 812 menjunjung satu misi bersama: menjaga hak istimewa orang-orang Melayu di Negeri Jiran. Oleh sebab itu mereka akan menolak segala kebijakan pemerintah yang mengancamnya, termasuk wacana meratifikasi ICERD atau konvensi PBB untuk memberantas diskriminasi rasial di Malaysia.

Saat rencana tersebut benar-benar dibatalkan oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad, massa aksi merayakannya dengan berkumpul di lapangan Dataran Merdeka, Kuala Lumpur, Sabtu (8/12/2018).

Mereka datang dari berbagai daerah dengan menggunakan kereta, bus, dan pesawat. Rata-rata mengenakan pakaian serba-putih dan ikat kepala bertuliskan “Bantah ICERD” atau kalimat tauhid. Teriakan takbir berkali-kali menggema, bersahutan dengan slogan-slogan nasionalis seperti “Hidup Malaysia”.

Reporter Associated Press Eileen Ng yang melaporkan aksi untuk Washington Post bertemu dengan salah seorang pendemo yang pandangan supremasi Melayunya cukup mewakili pengunjuk rasa lain. Namanya Nurul Qamariyah. Baginya, ICERD adalah sesuatu yang buruk.

“Buruk karena akan mengikis posisi orang Melayu. Ini negara untuk orang Melayu. Kami ingin orang-orang melayu menjadi superior, tetapi mengapa orang-orang ini ingin membuat orang Melayu satu level dengan orang Cina dan India?”

Beberapa pendemo lainnya gembira sekaligus tetap waspada karena pemerintahan PM Mahathir dianggap bisa terpengaruh oleh tekanan pihak luar. Ada juga yang menyampaikan harapan berbau ancaman agar kelompok rasial lain tidak menentang hak orang Melayu, juga Islam, yang jadi prioritas di Malaysia.

Argumen peserta Aksi 812, sebagaimana yang mereka cantumkan di bentangan poster, menyebutkan bahwa ICERD bertentangan dengan Pasal 153 Konstitusi Malaysia.

Pasal 153 memberikan tanggung jawab kepada Yang di-Pertuan Agong (Raja Malaysia) untuk “melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri (…) Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain”.

Salah satu bagian paling kontroversial dalam Konstitusi Malaysia itu juga merinci cara-cara untuk mewujudkannya. Contohnya adalah penetapan sistem kuota untuk penerimaan pegawai negeri, beasiswa, dan pendidikan yang menguntungkan warga keturunan Melayu.

Dengan demikian, agenda-agenda yang terkait supremasi Melayu di Malaysia memang bersifat konstitusional. Tetapi Mahathir dan koalisi Pakatan Harapan tidak punya kekuatan sebanyak dua per tiga suara di parlemen, jumlah minimal untuk syarat jika ingin mengubah isi konstitusi.


Isi Pasal 153 Konstitusi Malaysia sering dijadikan dasar untuk propaganda ketuanan Melayu. Ketuanan Melayu adalah sebuah kontrak sosial yang mendudukkan orang-orang ras Melayu atau bangsa Melayu sebagai penguasa atau tuan di Malaysia.

Konsep ini kental dengan nuansa rasialisme, dan sejak lama telah memancing perdebatan di kalangan publik Malaysia.

James Peter Ongkili dalam bukunya Nation Building in Malaysia, 1946-1974 (1985) melacak konsep Ketuanan Melayu hingga ke masa pra-kemerdekaan Malaysia. Di sepanjang dekade 1940-an gagasan tentang persatuan orang Melayu naik, demikian juga gerakan persatuan orang-orang Cina, India, maupun komunitas ras lain.

Sejak awal gerakan politik di Malaysia memang bercirikan politik identitas. Pengecualiannya adalah kelompok-kelompok yang cenderung sekuler atau kekirian, namun jenis ini pun tergolong minoritas di banding kelompok-kelompok dengan dasar perjuangan ras.

Saat rezim Britania Raya mulai melibatkan warga Melayu ke tubuh pemerintahannya, kelompok-kelompok Cina dan India juga bergerak untuk mendapatkan perwakilan politik. Tapi beberapa sejarawan juga menganggap kebijakan pro-Melayu ini sebagai strategi pecah-belah (devide et impera) oleh pemerintah Britania Raya.

Uni Malaya dibentuk Britania Raya usai Perang Dunia II dalam konsep yang lebih egaliter untuk urusan imigrasi dan ras. Namun, warga Melayu tiba-tiba merasa eksistensinya akan terancam. Untuk pertama kalinya muncul kesadaran politik untuk membentuk sebuah entitas di mana mereka bisa menjadi ras penguasa di Semenanjung malaya.

Visi serupa masih dipertahankan Britania Raya saat mengganti Uni Malaya dengan Federasi Malaya. Perjuangan pro-Melayu kemudian makin solid setelah terbentuknya Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO).

UMNO mendapat perlawanan dari organisasi-organisasi non-Melayu, semisal Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA), koalisi beberapa partai yang punya arah ideologi kiri. Saat Malaysia merdeka, UMNO makin kencang menyuarakan visi ketuanan Melayu, tapi perlawanannya juga tak surut.

Memasuki 1960-an ketuaan Melayu mendapat tantangan yang lebih signifikan dari Partai Aksi Rakyat (PAP) asal Singapura (saat wilayahnya masih jadi bagian dari Malaysia, periode 1963-1965). Setelah Singapura memisahkan diri, Partai Aksi Demokratik juga konsisten melawan propaganda supremasi Melayu.

Sayangnya ketuanan Melayu justru makin mengakar dalam konstitusi usai kerusuhan tanggal 13 Mei 1969. Kelompok Cina dengan Melayu berseteru usai pemilihan umum yang panas oleh isu rasial pada beberapa hari sebelumnya. Kuala Lumpur memanas. Hampir 200-an orang tewas, 400 lebih lainnya cedera, 30-an hilang, dan 200-an kendaraan musnah.


Usai insiden, UMNO yang berkuasa di Malaysia pasca-kemerdekaan mengalami pergantian kepemimpinan, termasuk memecat Mahathir Mohamad (yang baru kembali lagi pada 1973). Rezim baru didominasi oleh kelompok yang ingin mewujudkan visi ketuanan Melayu dengan membuat kebijakan-kebijakan pro-bumiputra (Melayu) dalam platform Kebijakan Ekonomi Baru (NEP).

NEP berjalan hingga 1991 dan digantikan oleh Kebijakan Pembangunan Nasional. Selama era 1990-an, giliran Mahathir yang berkuasa. Ia mencoba untuk mengurangi nuansa supremasi Melayu dengan kebijakan Bangsa Malaysia yang lebih inklusif.

Bangsa Malaysia adalah konsep yang menekankan bahwa warga Malaysia dari berbagai latar belakang etnis adalah identitas negara, bukan monopoli Melayu semata. Ide Mahathir ini cukup berhasil untuk meredam supremasi Melayu hingga akhir awal 2000-an.

Sayangnya setelah itu ide ketuanan Melayu mencuat lagi. Faktor utamanya karena politisi kembali memakainya sebagai retorika selama berhadapan dengan awak media atau saat sedang berada di panggung kampanye. Propaganda ini dipakai untuk menarik suara massa, dan secara tak langsung memanaskan kembali tensi rasial di akar rumput.

James Chin dalam esainya bertajuk "From Ketuanan Melayu to Ketuanan Islam: UMNO and the Malaysian Chinese" (2016) berargumen bahwa UMNO adalah salah satu motor utama yang menggerakkan agenda ketuanan Melayu. Sepanjang perjalanan kariernya, partai ini kerap bersinggungan keras dengan kelompok keturunan Cina.

James mencatat pandangan komunitas Cina terhadap UMNO sebagai partai yang rasis karena aktif bekerja dalam membuat mereka tetap berstatus sebagai kelas dua. UMNO melakukannya untuk tetap berkuasa di pemerintahan selama-lamanya.


Sejak 2009, mereka mendekat ke Partai Aksi Demokratik yang mempromosikan “Malaysia Malaysia”. Filosofi tersebut dianggap oleh komunitas Cina sebagai satu-satunya kesempatan agar semua warga negara benar-benar bisa diperlakukan setara.

Sikap komunitas Cina kemudian mempengaruhi pandangan UMNO terhadap warga keturunan Cina di Malaysia. Pertama, mereka menuduh warga keturunan Cina tidak menerima konsep persatuan sesuai konstitusi negara. Pandangan yang sama juga berlaku bagi komunitas keturunan India.



Dalam dunia pendidikan, misalnya, UMNO mendorong agar Bahasa Melayu dipelajari dan dipakai oleh seluruh siswa dari berbagai latar belakang etnis. Mereka kemudian menganggap warga Cina tidak patriotik karena mendirikan sekolah-sekolah independen. Bagi UMNO, hal ini adalah ancaman bagi ketuanan Melayu.

Kedua, komunitas Cina dicap terlalu egois dalam konteks berbagi pengetahuan dagang kepada warga etnis Melayu. Isu kesenjangan ekonomi antara keturunan Cina dan Melayu juga menjadi faktor krusial dalam sejarah kebijakan ekonomi Malaysia, terutama kelahiran kebijakan ekonomi yang pro-Melayu.

Ketiga, komunitas Cina dipandang tidak mau berasimilasi dan menyadari bahwa orang-orang Melayu adalah orang asli di Semenanjung Malaya (kini Malaysia modern).

Orang-orang sayap kanan alias golongan pro-Melayu garis keras di tubuh UMNO kerap menyederhanakan solusi: orang Cina (dan non-Melayu) lain diminta masuk Islam selaku agama resmi dan menjadi orang Melayu dengan menerapkan adatnya. Pemerintah bahkan menjadikannya sebagai program resmi.


Keempat, yang paling terang-terangan, komunitas Cina selalu dianggap melawan kontrak sosial (ketuanan Melayu), hak-hak spesial orang Melayu, dan Islam sebagai agama resmi. Hal ini sering muncul dalam rapat-rapat UMNO dan jadi bahan perbincangan di kelompok-kelompok sayap kanan yang berafiliasi dengan UMNO.

Menimbang idealisme UMNO, tak heran jika partai ini menjadi salah satu pendukung Aksi 812. Ahmad Zahid, ketua UMNO yang hadir dalam aksi, memanfaatkan panggung orasi untuk membakar semangat massa.

“Jika Islam diganggu, jika ras (Melayu) diganggu, jika hak-hak kami diganggu, maka kami akan bangkit,” kata Ahmad Zahid, mengutip laporan AFP via The National.

Ia juga menyerang pemerintahan Pakatan Harapan dengan cara menasihati Mahathir. Kumpul-kumpul massa pada akhir pekan itu ia anggap sebagai sebuah simbol, yang akan muncul lagi jika Mahathir “bermain-main” dengan peserta aksi.

“Kolaborasi antara UMNO dan PAS akan dipertegas untuk menghadapi masalah-masalah yang merugikan Islam dan orang Melayu. Ini bukan kemitraan politik, tetapi kemitraan untuk rakyat. Saya harap kedua pendukung (partai) akan bersatu mulai sekarang dan seterusnya,” imbuhnya sebagaimana dicatat Channel News Asia.

Baca juga artikel terkait RASISME atau tulisan menarik lainnya Akhmad Muawal Hasan
(tirto.id - Politik)


Penulis: Akhmad Muawal Hasan
Editor: Windu Jusuf
DarkLight