tirto.id - Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyatakan hampir semua wilayah di Indonesia ada diskriminasi pembangunan rumah ibadah.
"Mengenai wilayah, hampir semua di wilayah Indonesia ada diskriminasi," ujarnya di Gedung Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta Utara, Jumat (23/11/2018).
"Ini harus ditangani secara serius dan adil oleh pemerintah," tambahnya dalam konferensi pers Sidang Hak Asasi Manusia (HAM) IV.
Diskriminasi tidak hanya terjadi pada agama yang diakui oleh negara, juga pada agama-agama lokal. Pembangunan rumah ibadah pada agama-agama lokal juga kerap didiskriminasi.
"Tidak hanya pada enam agama yang diresmikan oleh pemerintah, tetapi juga kepada penganut kepercayaan atau amanat-amanat lokal," ujarnya.
Menurutnya relasi kuasa yang ada di suatu daerah kerap mengakibatkan sikap intoleran di suatu daerah.
Sidang HAM IV dengan tema Intoleransi, Radikalisme dan Ekstrimisnya dengan Kekerasan, berlangsung sejak 21 - 22 November 2018. Sidang HAM ini digelar KPAI, Komnas Ham dan Komnas Perempuan untuk menanggapi diskriminasi dan radikalisme yang masih menjadi masalah serius di Indonesia.
Sidang HAM itu juga digelar untuk menanggapi isu anak yang merupakan kelompok paling rentan terpapar ideologi radikal. Bahkan dalam banyak kasus anak dilibatkan sebagai pelaku infiltrasi radikalisme bagi teman sebaya bahkan sebagai pelaku tindakan terorisme, menurut Komnas HAM.
Penulis: Nadhen Ivan
Editor: Yantina Debora
