Indeks Densus Antikorupsi

Dua terduga teroris jaringan JAD Jawa Timur yang ditangkap adalah Hari Setiawan dan Beni Luqman Hakim pada Kamis (22/8/2019).

Pencurian dengan kekerasan itu terjadi pada Sabtu (24/8/2019), Desa Tebon, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, Jawa Barat Timur. Polisi menyita barang bukti dari berbagai tempat.

"Kalau pembentukan Densus Antikorupsi, ada bagusnya juga, agar dia bisa diupgrade dan ditambah anggarannya untuk pemberantasan korupsi," tandas Ketua GMPK Bibit Samad Riyanto.

Anggaran pembentukan Densus Tipikor bisa mencapai triliunan rupiah, mencakup Satgas Daerah beserta perkantorannya.

Menurut Basaria, pembentukan Densus Tipikor justru akan membuat tugas KPK semakin ringan dalam memberantas korupsi.

Menurut Busyro Muqoddas banyaknya kasus "rekening gendut" yang melibatkan anggota Polri patut menjadi bahan pertimbangan pembentukan Densus Tipikor itu.

Menkumham Yasonna Laoly memberikan tanggapan dingin soal keputusan Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi soal penundaan rencana pembentukan Densus Tipikor.

Kompolnas menilai pembentukan Densus sudah dilakukan berdasarkan analisa posisi dalam konteks lingkungan organisasi Polri dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Setyo menegaskan bahwa Polri akan taat pada keputusan pemerintah jika tidak mendukung pembentukan Densus.

Abraham Samad justru mendorong agar Polri memperkuat kerja sama dengan KPK dan Kejaksaan lewat program supervisi KPK daripada membentuk unit khusus baru.

Masukan JK dinilai sangat mungkin menjadi pertimbangan Presiden Jokowi untuk tidak menyetujui pembentukan Densus Tipikor Polri.

Wacana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri rawan politisasi karena konteksnya berbeda dengan pembentukan KPK.

Penggiat anti-korupsi menilai pembentukan Densus Tipikor berpretensi melemahkan lembaga KPK dalam memberantas korupsi.

Rencana pembentukan Densus Tipikor ini dinilai sesuai dengan program Nawacita, yaitu poin keempat tentang penegakan hukum.

Fraksi Nasdem meminta Banggar DPR untuk menahan anggaran Densus Tipikor Polri sampai pengkajian oleh lembaga ini betul-betul matang.

Komisi III tidak hanya setuju dengan anggaran yang diajukan Kapolri untuk pembentukan Densus Tipikor, namun juga akan memperkuat kewenangan yang dimiliki.

Pelemahan kredibilitas KPK berlangsung sistematis, dari mempertanyakan kewenangan penyadapan hingga mencampuri urusan internal penyidik.

Dua fraksi pendukung pemerintah mendukung pembentukan Densus Tipikor oleh Mabes Polri.

Polri mendapat undangan rapat terbatas dari Presiden Jokowi terkait pembentukan Densus Tipikor.

Fahri menilai pernyataan JK yang cenderung beda sikap dengan Presiden Jokowi mencerminkan tidak beresnya sistem di lembaga eksekutif.