Indeks Densus Antikorupsi

Fahri menilai pernyataan JK yang cenderung beda sikap dengan Presiden Jokowi mencerminkan tidak beresnya sistem di lembaga eksekutif.

Sejumlah fraksi mendukung pembentukan Densus Tipikor Polri. Bagaimana nasib KPK?

JK menilai tidak perlu lagi membentuk Densus Tipikor, melainkan cukup memaksimalkan kerja KPK, Kepolisian dan Kejaksaan.

Prasetyo berharap keberadaan Densus Tipikor bisa menggalakkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Wakil Ketua KPK mengapresiasi rencana pembentukan Densus Tipikor yang dinilai dapat membantu lembaga antirasuah itu menangani kasus korupsi.

Baik Polri maupun KPK menilai pembentukan Densus Tipikor tidak akan memicu tumpang tindih tugas maupun perebutan penanganan kasus korupsi di antara dua lembaga penegak hukum tersebut.

KPK akan menyuplai informasi kasus-kasus korupsi, yang berada di luar kewenangannya, untuk Densus Tipikor Polri.

Efek gentar dari kehadiran Densus Tipikor Mabes Polri sangat diperlukan bahkan harus ditumbuhkan untuk memberantas korupsi.

Sepanjang tahun ini, DPR tak pernah berhenti mencari peluang melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bagaimana Polri merancang Densus Antikorupsi setara KPK tetapi integritasnya diragukan publik?

Komisi III DPR, yang menekan KPK sepanjang tahun ini, setuju usulan Tito Karnavian membentuk Densus Tipikor. Upaya baru melemahkan komisi antirasuah?

Densus Antikorupsi, yang digeber pembentukannya sampai akhir tahun ini, diklaim Polri untuk secara maksimal menyelamatkan uang negara.

Mabes Polri berjanji Densus Antikorupsi akan membongkar banyak kasus rasuah dengan nilai melampui anggaran pembentukan lembaga itu, yakni Rp975 miliar.

Febri Diansyah menilai, KPK dan Densus Antikorupsi bisa bersinergi dalam mengusut kasus-kasus korupsi.

Wakapolri menegaskan bahwa Densus Antikorupsi tidak akan merebut kasus-kasus yang ditangani KPK.

Kekuatan Densus Antikorupsi akan lebih mirip seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tim ini melibatkan Kejaksaan Agung.