tirto.id - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengkritik pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menolak rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor). Fahri menilai pernyataan JK itu berbeda dengan Presiden Joko Widodo yang setuju terkait pembentukan unit khusus antikorupsi tersebut.
“Unit baru itu kan sebetulnya konsolidasi kerja saja. Bahwa ada isu yang namanya korupsi dalam UU No 30 tahun 2002 yang memberantas korupsi harusnya polisi,” kata Fahri di DPR, Rabu (18/10/2017).
Namun, kata Fahri, saat itu polisi belum mampu bekerja dengan maksimal. Karena itu, maka dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga triger. Bukan lembaga inti memberantas korupsi.
"Jadi kalau polisi dan jaksa mengonsolidasi diri memberantas korupsi itu yang benar," kata Fahri.
Fahri pun menilai pembentukan Densus Tipikor tidak masalah meskipun di dalam tubuh Polri sudah terdapat Direktorat Tindak Pidana Korupsi di bawah Bareskrim Polri. "Nah itu tinggal dikonsolidasi dan itu cuma perlu SK Kapolri kok," kata Fahri.
Selain itu, Fahri menilai pernyataan JK yang cenderung beda sikap dengan Presiden Jokowi mencerminkan tidak beresnya sistem di lembaga eksekutif tersebut. Sebab, kata Fahri, antara Jokowi dan JK seharusnya menjadi dwi tunggal, bukan berjalan masing-masing.
"Harusnya hasil rapat di DPR ini oleh Presiden dan Wapres dibawa dulu ke rapat kabinet," kata Fahri.
Fahri menambahkan "Komisi III itu lembaga negara dibentuk oleh undang-undang. Pansus itu juga lembaga negara dibentuk oleh konstitusi. Rapat-rapat di sini jangan diresponsnya itu di pinggir jalan. Ajak rapat dulu," kata Fahri.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyatakan perihal Densus Tipikor masih dalam tahap proses pembahasan di Komisi III. Artinya, kata Taufik, hasilnya belum disimpulkan saat ini.
“Jadi menurut saya ini masih berporses, kita tak boleh men-judgment mana yang benar, mana yang salah karena keputusannya ini masih berproses,” kata politikus PAN ini, di Gedung DPR, Rabu.
Meski begitu, Taufik menyatakan DPR tidak akan memanggil JK terkait dengan pernyataannya. Dalam hal ini, kata Taufik, pada saatnya Komisi III akan sampai pada tahap untuk mendengarkan pendapat pemerintah.
"Saya pikir enggak perlu [panggil JK]. Berikan keleluasaan kepada Komisi III, berikan keleluasaan masyarakat untuk berpendapat, kan ini boleh, toh nanti pada saat pembahasan di tingkat 1 atau Komisi III akan ada pandangan dari fraksi yang harus direspons pemerintah," kata Taufik.
Selasa (17/10/2017), JK menilai Densus Tipikor Polri tak perlu dibentuk. Ia percaya tindak pidana korupsi dapat ditangani dengan baik oleh KPK, kepolisian, dan kejaksaan, tanpa harus membentuk satuan baru.
"Tidak berarti perlu ada tim baru untuk melakukan itu, tim yang ada sekarang juga bisa," kata JK.
Pendapat ini berbeda dengan Jokowi seperti yang disampaikan oleh Jubir Kepresidenan Johan Budi. Ia menyatakan pembentukan Densus Tipikor tak masalah selama bermanfaat.
“Kewenangan ada di Polri (untuk) membentuk detasemen itu. Dan ini kan bukan hanya Polri. Tadi saya sebutkan Kejaksaan juga punya sebenarnya tim itu," kata Johan Budi, di Kantor Staf Kepresidenan, pada Selasa kemarin.
"Concern presiden itu yang tadi itu, bahwa upaya pemberantasan korupsi itu harus cepat," imbuhnya.
Proposal pembentukan Densus Tipikor disampaikan oleh Kapolri Tito Kanavian kepada Komisi III DPR RI. Ia menawarkan dua mekanisme kerja. Pertama, menggabungkan Densus Tipikor dengan Jaksa Penuntut Umum dalam satu atap. Kedua, Densus Tipikor akan disamakan dengan Densus 88 Anti Teror Polri.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Abdul Aziz
