tirto.id - Pemerintah tidak kompak soal rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor). Wakil Presiden Jusuf Kalla bahkan berbeda sikap dengan Presiden Joko Widodo terkait unit khusus antikorupsi yang diperkirakan memakan biaya sebesar Rp2,6 triliun itu.
Selang sehari setelah Kalla menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap pembentukan Densus Tipikor, Polri ternyata sudah mendapat panggilan Presiden Jokowi untuk rapat terbatas (Ratas) di Istana Bogor, Rabu (18/10/2017).
Hal ini diakui Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Setyo Wasisto. Namun, mantan Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri ini menolak berpendapat ketika ditanyakan perihal pernyataan Jusuf Kalla terkait penolakan Densus Tipikor.
Setyo menyatakan, pertanyaan soal keberatan Jusuf Kalla itu akan dijawabnya setelah pihaknya menggelar rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, di Bogor, Jawa Barat.
“Wah saya enggak bisa ngomong itu dulu. Nanti dulu ya. Ini kami dipanggil Presiden buat rapat terbatas,” kata Setyo ketika dikonfirmasi. Sebelumnya, Setyo juga sempat menyatakan bahwa rapat tersebut akan dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menyatakan, perbedaan pandangan soal Densus Tipikor ini disebabkan belum digelarnya ratas. Karena itu, Yasona menilai wajar apabila pendapat Jusuf Kalla berbeda dengan Presiden Jokowi yang dikatakan menyetujui terkait pembentukan Densus Tipikor tersebut.
“Kan belum dibawa di Ratas, kan saya katakan juga ini pembentukan Densus kan tentunya lembaga baru tentu juga harus dibicarakan [dengan] Menpan RB,” kata Yasona, di kompleks parlemen, Rabu (18/10/2017).
Lebih lanjut, Yasonna sendiri tidak tahu bagaimana komunikasi dan kesepahaman yang terjadi antara Joko Widodo dan Jusuf Kalla soal pembentukan Densus Tipikor. Yasona tidak bisa memastikan apakah pendapat Jusuf Kalla ini sudah dibicarakan dengan Presiden Jokowi atau belum.
"Kalau dengan Presiden saya tidak tahu, tetapi seingat saya belum ada ratas saja, ini kan Pak JK belum berikan statement apakah sudah bicara dengan Presiden atau belum saya nggak tahu. Itu bos-bos lah yang tahu, tetapi saya kira lebih penting koordinasi lah integrasi,” kata Yasona.
Baca juga:Menkumham Beda Sikap dengan Wapres JK Soal Densus Tipikor
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Abdul Aziz
