Indeks Current Issue

Untuk kali pertama sejak beberapa dekade terakhir Prabowo bisa masuk AS. Ini disebut-sebut terkait kepentingan AS sendiri membendung pengaruh Cina.

Pemerintah sudah memfinalisasi impor vaksin dari Cina yang belum rampung. Masalahnya efektivitas obat itu belum teruji dan dapat jadi blunder.

Polisi tak hanya melukai jurnalis--yang semestinya tak disentuh. Mereka juga menyerang petugas medis dan ambulans.

Ketua Dewas TVRI Arief Hidayat Thamrin dipecat DPR RI setelah beberapa bulan lalu ia memecat Helmy Yahya sebagai Dirut.

Rizieq Shihab dikabarkan pulang dan memimpin revolusi. Isu kepulangannya selalu muncul ketika FPI dan PA 212 punya momentum mengkritik pemerintah.

Ada calon petahana di 224 dari 270 daerah berpotensi menaikkan angka pelanggaran netralitas aparatur sipil negara.

Para pentolak organisasi KAMI ditangkapi polisi terkait aksi tolak UU Cipta Kerja. Aktivis menilainya ini adalah pelarangan terhadap kebebasan berekspresi.

Tiga bank BUMN akan dilebur. Pengamat menilai ini langkah bagus agar mereka lebih dapat bersaing dengan bank-bank konvensional.

Jokowi dan Ma'ruf bilang masyarakat yang berdemonstrasi menolak UU Cipta Kerja termakan hoaks. Padahal ini adalah akumulasi dari kekecewaan publik.

Pengakuan lembaga bantuan hukum di banyak tempat, mereka dihalang-halangi polisi saat hendak memberikan pendampingan untuk para demonstran yang ditangkap.

Empat draf UU Cipta Kerja beredar ke publik setelah disahkan pada 5 Oktober lalu. UU ini cacat prosedur.

Jokowi bilang Ciptaker bisa mencegah korupsi ketika naskah finalnya belum bisa diakses publik dan prosedur pembuatannya terindikasi cacat.

Negara tidak serius menangani Corona. Maka untuk apa mereka pakai dalil itu untuk menghalau demonstran penolak UU Cipta Kerja?

Kemdikbud mengimbau mahasiswa tidak demonstrasi menolak UU Ciptaker. Kebijakan ini tak selaras dengan merdeka belajar--program Kemdikbud sendiri.

Seorang dosen di Makassar dipukuli polisi hanya karena ada di lokasi demonstrasi tolak UU Cipta Kerja. Di Yogya, mahasiswa dipaksa mengaku jadi provokator.

Pihak yang menuding Partai Demokrat sebagai dalang demo tolak UU Cipta Kerja diminta untuk membuktikan agar tak dituding balik menyebarkan hoaks.

Deflasi tiga bulan berturut-turut, pemerintah harus segera mencari jalan keluar bila Indonesia tak ingin resesi bahkan depresi.

UU Cipta Kerja dianggap melanggengkan kesenjangan pendidikan karena memungkinkan pendirian sekolah mahal dan elite.

Kesewenang-wenangan polisi menundukkan perlawanan warga atas pelbagai UU kontroversial dianggap manifestasi 'reformasi dikorupsi'.

Dengan omnibus law WNA lebih mudah punya rumah. Mereka bisa memiliki hunian HGB, sebelumnya hanya terbatas di tanah dengan status hak pakai.