Indeks Current Issue

Pandemi semestinya membuat orang lebih bisa bersolidaritas. Tapi ternyata masih ada saja yang melakukan tindakan-tindakan intoleran.

Para demonstran tolak UU Ciptaker dinyatakan hilang oleh kelompoknya. Mereka ditangkapi polisi dan mendapat represi.

Polisi tak lagi menghormati kampus. Mereka masuk ke kampus dan merusak properti--sesuatu yang bahkan jarang terjadi di era Orde Baru.

Polisi, alih-alih Kominfo, jadi humas pemerintahan Joko Widodo dalam isu UU Cipta Kerja. Mereka menyebut banyak hoaks terkait peraturan itu.

Puluhan jurnalis menjadi korban kekerasan aparat kepolisian saat meliput demonstrasi menentang omnibus law Cipta Kerja.

UU Ciptaker dibuat untuk para investor. Tapi investornya sendiri khawatir karena dampak lingkungan dari peraturan ini mengkhawatirkan.

Para menteri beramai-ramai menjelaskan UU Ciptaker ketika dokumen finalnya tak tersedia. Tapi itu tak membendung amarah publik yang tetap turun ke jalan.

Jokowi-lah yang memulai ketertutupan pembahasan Cipta Kerja. Ini dimulai ketika ia menyerahkan Surpres ke DPR RI.

Pemerintah dan DPR belum juga melansir naskah final UU Ciptaker. Selama itu mereka selalu bicara soal Ciptaker--yang tak mungkin diverifikasi.

Enam pemda dan 15 DPRD sampaikan aspirasi pendemo lewat surat ke Jokowi & DPR RI berisi penolakan UU Cipta Kerja.

Polisi sebut demo merugikan pertumbuhan ekonomi. Ekonom mengatakan sebaliknya. Justru UU Cipta Kerja-lah yang merugikan ekonomi.

Kebijakan Pemda DIY dinilai belum optimal untuk membendung penularan komunitas yang meluas dan tidak terkendali.

Pesangon kini tak hanya dibebankan ke pengusaha. Jumlah maksimal yang bisa didapat pekerja juga lebih sedikit dibanding ketentuan UU 13/2003.

Jokowi tak bersuara setelah gelombang protes UU Ciptaker merebak di mana-mana. Beberapa orang juga ditangkapi. Di mana Presiden?

Skandal salah ketik dan demonstrasi masif di Indonesia terus terjadi dan membesar saat pandemi demi memprotes Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Apartemen TOD dirancang untuk milenial. Tapi harganya tidak sesuai dengan kemampuan kebanyakan dari mereka.

Terawan lagi-lagi diprotes para dokter. Kali ini terkait kebijakan tentang radiologi. Dokter bilang kebijakan ini bahkan dapat memicu kematian.

Masyarakat akan menggugat Cipta Kerja ke MK. Masalahnya, kans untuk menang relatif kecil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor.

Konversi sawah dimungkinkan dalam Ciptaker dengan alasan Proyek Strategis Nasional. Ini kontradiktif dengan visi ketahanan pangan. Mau pemerintah apa?

UU Cipta Kerja menghapusa komisi amdal di daerah dan hak koresksi masyarakat lewat gugatan pengadilan tata usaha negara.