Indeks Current Issue

Para pendemo menyuarakan pembangkangan sipil lewat demo-demo menentang UU Cipta Kerja.

Beberapa perusahaan properti terjerat pailit selama masa pandemi. Yang dirugikan pertama-tama tetap konsumen.

Pemerintah mendatangi ormas-ormas keagamaan yang sebelumnya lantang menolak UU Cipta Kerja. Sebagian menyatakan tetap menolak; lainnya masih mengkaji.

Penanganan Corona di Indonesia belum maksimal. Jika ada yang menyatakan sebaliknya, termasuk pemerintah, maka itu hanya ilusi.

Negara menyelamatkan industri tambang dengan memberikan mereka relaksasi tak perlu bayar royalti asalkan melakukan hilirisasi.

Dua kasus terkait Chai Changpan yakni keterlibatan sipir penjara membantu pelariannya dan jaringan internasional di balik 135 kilogram sabu-sabu.

Kasus Munir di era Jokowi mandek. Dokumen TPF dinyatakan hilang; Polly, eksekutor pembunuhan, baru saja meninggal.

Kekerasan berulang terus terjadi oleh aparat terhadap warga korban konflik lahan adat Pubabu-Besipae, NTT.

Pemilu Sabah memicu munculnya gelombang ketiga pandemi COVID-19 di Malaysia. Ini semestinya jadi pelajaran bagi pemerintah yang ngotot menggelar Pilkada.

Sejak disahkan 5 Oktober, tak ada jalan bagi publik untuk bisa mengakses draf UU Ciptaker lewat kanal-kanal resmi.

Ekonomi melemah. Kredit macet potensial melonjak selama masa pandemi Corona meski antisipasi telah dilakukan.

Cipta Kerja katanya dibuat untuk menyederhanakan perizinan. Faktanya ia akan menghasilkan begitu banyak peraturan turunan.

Ada beberapa kepala daerah tak patuh terhadap protokol kesehatan saat mereka semestinya jadi teladan. Misalnya dengan menggelar dangdutan.

UU Cipta Kerja masih mencantumkan kata cacat. Selain bertolak belakang dengan peraturan lama, ini juga merugikan para penyandang disabilitas.

Apa hasil satu bulan penanganan pandemi di provinsi prioritas oleh Menko Luhut? Tak terlalu menggembirakan.

Selama empat periode kepemimpinan di KPK selalu menolak mobil dinas hingga datang usulan mobil mewah dari Firli Bahuri.

Beberapa pihak memilih menggagalkan UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, ketika yang lain memilih jalanan. Sebagian pesimistis itu akan berhasil.

Bioskop Jakarta hanya diizinkan terisi 25 persen saat PSBB Transisi. Ini tak akan menguntungkan bagi pebisnis.

Polisi, dinas, dan pemerintah menganjurkan anak-anak tidak demo Ciptaker dengan berbagai cara. Bahkan kerapkali disertai ancaman.

Investor yang mengkritik UU Cipta Kerja dan tak dikenal Bahlil faktanya tak asing dengan Indonesia. Uang mereka ada di mana-mana.