Indeks Bpk

Menurut Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo, Sugito adalah sosok pejabat yang menjadi motor penggerak pemberantasan korupsi di kementeriannya sebelum tertangkap KPK.

Keempat tersangka tersebut adalah Sugito (SUG) Irjen Kemendes, Jarot Budi P. (JBP) pejabat Eselon III Kemendes, Rochmadi Saptogiri (RS) pejabat Eselon I BPK, dan Ali Sadli (ALS) Auditor BPK.

Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon prihatin dengan adanya anggota BPK yang tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Jumat (26/5/2017). Ia pun menyarankan adanya evaluasi pada semua institusi.

Sekjen BPK, Hendar Ristriawan, membenarkan bahwa KPK telah menangkap pegawai BPK pada Jumat (26/5/2017) kemarin dan menyegel dua ruangan di Auditor Utama Keuangan Negara 3 BPK.

KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di dua lembaga yakni BPK dan Kemendes PDTT terkait dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedua instansi tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di BPK RI dan Kementerian Desa PDTT hari ini. Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo membenarkan satu ruangan stafnya disegel penyidik KPK.

KPK melakukan penangkapan di Kantor BPK RI Jakarta pada Jumat sore (26/5/2017). Penyidik KPK menangkap dua auditor dan satu staf BPK RI. 

KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap pegawai BPK. Salah satunya berinisial RS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkat Tangan (OTT) di Jakarta yang menjaring sejumlah pejabat negara pada Jumat malam (26/5/2017). 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi idaman bagi pemerintah di pusat maupun daerah. Namun, status opini yang baik tak otomatis berbanding lurus dengan tidak adanya  penyimpangan.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan status WTP, yang diberikan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016, harus dianggap sebagai awal tradisi transparansi dan akuntabilitas yang akan terus dipertahankan. 

BPK menilai kinerja pemerintah tahun ini dalam mengelola keuangan lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

BPK RI akan menelusuri keterlibatan auditornya di kasus korupsi E-KTP dan akan memecat yang bersangkutan bila benar turut menerima suap di kasus ini. 

KPK belum pernah menyatakan kasus RS Sumber Waras yang sempat menyeret nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dihentikan.

Dianto, Wakil Ketua Komnas HAM non aktif, menyewa rumah dinas fiktif untuk mencairkan anggaran uang sewa sebesar Rp330 juta atau Rp11 juta per bulan. Ketua Komnas HAM menganggap persoalan selesai setelah Dianto mengembalikan uang negara, sesuai rekomendasi BPK. Bagaimana pidananya?

BPK menemukan sejumlah kejanggalan penggunaan uang di Komnas HAM yang nilainya mencapai Rp1,19 miliar. Juga ada laporan tanpa bukti pertanggungjawaban keuangan sebesar Rp1,01 miliar. Komnas HAM sudah mengembalikan Rp250 juta.

BPK menyebut, TVRI yang telah 4 tahun disclaimer berpotensi merugikan negara hampir Rp400 miliar. Menindaklanjuti itu, BPK akan mengadakan pertemuan dengan Kementerian ESDM.

Berdasarkan laporan keuangan di semester I tahun 2016, BPK menemukan sebanyak 15 ribu permasalahan keuangan pemerintahan pusat. Menurut Ketua BPK, jika potensi kerugian dari permasalahan ini bisa diambil oleh pemerintah, akan mengurangi defisit di APBN yang besarannya Rp27,03 triliun.

DPR selama masa sidang 2015–2016 dinilai melakukan upaya yang minim dalam memperbaiki kinerja kementerian atau lembaga (K/L) yang mendapat penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan hal itu, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menyebut bahwa fungsi pengawasan DPR tidak efektif.