Indeks Bpk

BPK menemukan sejumlah kejanggalan penggunaan uang di Komnas HAM yang nilainya mencapai Rp1,19 miliar. Juga ada laporan tanpa bukti pertanggungjawaban keuangan sebesar Rp1,01 miliar. Komnas HAM sudah mengembalikan Rp250 juta.

Dianto, Wakil Ketua Komnas HAM non aktif, menyewa rumah dinas fiktif untuk mencairkan anggaran uang sewa sebesar Rp330 juta atau Rp11 juta per bulan. Ketua Komnas HAM menganggap persoalan selesai setelah Dianto mengembalikan uang negara, sesuai rekomendasi BPK. Bagaimana pidananya?

BPK menyebut, TVRI yang telah 4 tahun disclaimer berpotensi merugikan negara hampir Rp400 miliar. Menindaklanjuti itu, BPK akan mengadakan pertemuan dengan Kementerian ESDM.

Berdasarkan laporan keuangan di semester I tahun 2016, BPK menemukan sebanyak 15 ribu permasalahan keuangan pemerintahan pusat. Menurut Ketua BPK, jika potensi kerugian dari permasalahan ini bisa diambil oleh pemerintah, akan mengurangi defisit di APBN yang besarannya Rp27,03 triliun.

DPR selama masa sidang 2015–2016 dinilai melakukan upaya yang minim dalam memperbaiki kinerja kementerian atau lembaga (K/L) yang mendapat penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan hal itu, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menyebut bahwa fungsi pengawasan DPR tidak efektif.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan Pemprov DKI Jakarta dan BPK perlu duduk bersama membahas masalah terkait RS Sumber Waras.

BPK memberikan opini disclaimer (tidak memberikan pendapat) atas laporan keuangan tahun 2015 untuk Kemenpora. Salah satu faktor utamanya adalah kasus sarana olahraga di Hambalang.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perhubungan Chris Kuntadi mengungkap jika Kementerian telah menyelamatkan uang negara Rp1,117 triliun dari hasil audit sampai dengan tahun 2015.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau audit semester dua tahun 2015 kepada Presiden RI Joko Widodo.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membantah kabar yang menyebutkan auditor BPK turut menjadi penyelidik di KPK untuk memeriksa Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam kasus pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merasa diuntungkan karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah memanggil dirinya dan diminta keterangannya atas pembelian lahan sumber waras.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan pengadaan lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta ada penyimpangan yang berpotensi merugikan negara senilai Rp191,33 miliar. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan BPK pada Agustus 2015 lalu.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membantah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang menilai pembelian lahan RS Sumber Waras berindikasi merugikan keuangan daerah senilai Rp191,3 miliar. Ia mengatakan pembelian lahan itu terang dan tunai.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras.