Indeks Bpk

KPK melimpahkan proses penyidikan ke penuntutan dua tersangka kasus suap terhadap pejabat BPK RI terkait pemberian opini WTP di Kemendes PDTT 2016.

Eko tidak merinci dirinya menjadi saksi siapa dalam pemeriksaan kali ini. Namun, ia mengatakan akan memaparkan lebih lanjut usai pemeriksaan KPK.

Febri mengatakan proses penyadapan yang menjadi sorotan Pansus Hak Angket dan BPK itu sudah dilakukan lembaganya sesuai pasal 12 UU No 30 tahun 2002 tentang KPK.

Pansus Hak Angket KPK berencana akan menemui pimpinan BPK dan mengunjungi lapas terpidana korupsi.

Laporan keuangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK, Polri berharap mendapat penghargaan lebih.

Kapolri Tito Karnavian mengungkapkan, semua dana penerimaan dari objek vital di kepolisian sudah dilaporkan kepada negara.

Dalam sidang paripurna nanti, Djarot mengaku hanya akan fokus pada agenda pengumuman Laporan Hasil Pemeriksaan keuangan Pemda DKI yang diaudit BPK.

Sistem pengawasan di internal BPK harus lebih transparan demi mencegah berulang-ulangnya praktik suap predikat kinclong BPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan tindakan Fahri Hamzah yang menemui tersangka kasus suap auditor BPK tanpa izin. KPK meminta Wakil Ketua DPR RI itu tak ikut campur dalam proses hukum di kasus tersebut.

Eko menegaskan, sejak awal dirinya telah memakai program bersih-bersih kinerja kementerian sehingga kasus dugaan suap ini sekaligus menjadi pelajaran bagi seluruh jajarannya.

Praktik suap untuk mendapatkan predikat “kinclong” BPK ini dinilai dapat menjatuhkan kredibilitas kementerian dan lembaga negara yang selama ini diukur, salah satunya dari hasil audit BPK tersebut.

Sebanyak 23 auditor BPK terlibat dalam kasus suap. Mereka memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) laporan keuangan lembaga negara dengan ganjaran sejumlah uang.

Sri Mulyani meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas apabila ada upaya penyalahgunaan wewenang dan dugaan suap terkait pemberian opini WTP terhadap Kementerian Lembaga tertentu.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menginginkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit ulang laporan keuangan di kementeriannya.

BPK memastikan tidak akan ada audit ulang terhadap Kementerian Desa PDTT sehubungan dugaan suap terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK untuk kementerian tersebut.

Pejabat Kemendes yang melakukan suap merupakan inisiator Saber Pungli. Auditor BPK yang menerima suap kerap mengampanyekan antikorupsi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus suap yang melibatkan pejabat Kementerian Desa PDTT dan auditor BPK RI.

Ketua BPK Moermahadi mempersilakan kepada KPK untuk mendalami tentang adanya keterlibatannya dalam kasus pembelian opini dalam BPK atau tidak.

KPK telah menetapkan dua pejabat Kemendes PDTT sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Moerhadi, BPK memiliki sistem penegakan hukum internal untuk menangani kasus-kasus pelanggaran kode etik.