Indeks Bpk

Pejabat Kemendes yang melakukan suap merupakan inisiator Saber Pungli. Auditor BPK yang menerima suap kerap mengampanyekan antikorupsi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus suap yang melibatkan pejabat Kementerian Desa PDTT dan auditor BPK RI.

Ketua BPK Moermahadi mempersilakan kepada KPK untuk mendalami tentang adanya keterlibatannya dalam kasus pembelian opini dalam BPK atau tidak.

KPK telah menetapkan dua pejabat Kemendes PDTT sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Moerhadi, BPK memiliki sistem penegakan hukum internal untuk menangani kasus-kasus pelanggaran kode etik.

Menurut Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo, Sugito adalah sosok pejabat yang menjadi motor penggerak pemberantasan korupsi di kementeriannya sebelum tertangkap KPK.

Keempat tersangka tersebut adalah Sugito (SUG) Irjen Kemendes, Jarot Budi P. (JBP) pejabat Eselon III Kemendes, Rochmadi Saptogiri (RS) pejabat Eselon I BPK, dan Ali Sadli (ALS) Auditor BPK.

Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon prihatin dengan adanya anggota BPK yang tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Jumat (26/5/2017). Ia pun menyarankan adanya evaluasi pada semua institusi.

Sekjen BPK, Hendar Ristriawan, membenarkan bahwa KPK telah menangkap pegawai BPK pada Jumat (26/5/2017) kemarin dan menyegel dua ruangan di Auditor Utama Keuangan Negara 3 BPK.

KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di dua lembaga yakni BPK dan Kemendes PDTT terkait dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedua instansi tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di BPK RI dan Kementerian Desa PDTT hari ini. Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo membenarkan satu ruangan stafnya disegel penyidik KPK.

KPK melakukan penangkapan di Kantor BPK RI Jakarta pada Jumat sore (26/5/2017). Penyidik KPK menangkap dua auditor dan satu staf BPK RI. 

KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap pegawai BPK. Salah satunya berinisial RS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkat Tangan (OTT) di Jakarta yang menjaring sejumlah pejabat negara pada Jumat malam (26/5/2017). 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi idaman bagi pemerintah di pusat maupun daerah. Namun, status opini yang baik tak otomatis berbanding lurus dengan tidak adanya  penyimpangan.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan status WTP, yang diberikan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016, harus dianggap sebagai awal tradisi transparansi dan akuntabilitas yang akan terus dipertahankan. 

BPK menilai kinerja pemerintah tahun ini dalam mengelola keuangan lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

BPK RI akan menelusuri keterlibatan auditornya di kasus korupsi E-KTP dan akan memecat yang bersangkutan bila benar turut menerima suap di kasus ini. 

KPK belum pernah menyatakan kasus RS Sumber Waras yang sempat menyeret nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dihentikan.