Indeks Bpk
KPK Dalami Dugaan Jual Beli Opini Audit BPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami kemungkinan adanya indikasi jual beli opini audit BPK.
Upaya Partai Berebut Pengaruh lewat Pendamping Dana Desa
Dana desa termasuk dalam lima besar sumber daya publik baru yang rawan dikorupsi ketika Kementerian Desa pun dalam sorotan kasus suap.
Sri Mulyani Sebut WTP Tak Jamin Indonesia Bebas Korupsi
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa opini WTP tidak menjamin sebuah instansi atau lembaga bisa bebas dari tindak korupsi.
Dua Auditor BPK Jadi Tersangka Baru Kasus Pencucian Uang
KPK menetapkan dua auditor BPK sebagai tersangka baru untuk kasus pencucian uang yang sebelumnya mereka telah dijerat kasus suap Kemendes-PDTT.
Bareskrim Ajak BPK Usut Dugaan Korupsi di Pemprov Papua
Erwanto mengatakan, pihaknya menemukan beberapa fakta dugaan korupsi beasiswa untuk mahasiswa Papua tahun anggaran 2016.
Dua Tersangka Kasus Suap Kemendes PDTT akan Segera Disidang
KPK melimpahkan proses penyidikan ke penuntutan dua tersangka kasus suap terhadap pejabat BPK RI terkait pemberian opini WTP di Kemendes PDTT 2016.
KPK Periksa Mendes-PDTT Eko Putro Terkait Kasus Suap BPK
Eko tidak merinci dirinya menjadi saksi siapa dalam pemeriksaan kali ini. Namun, ia mengatakan akan memaparkan lebih lanjut usai pemeriksaan KPK.
KPK Tanggapi Pertemuan Pansus Hak Angket dengan BPK
Febri mengatakan proses penyadapan yang menjadi sorotan Pansus Hak Angket dan BPK itu sudah dilakukan lembaganya sesuai pasal 12 UU No 30 tahun 2002 tentang KPK.
Pansus Hak Angket KPK Agendakan Temui Pimpinan BPK
Pansus Hak Angket KPK berencana akan menemui pimpinan BPK dan mengunjungi lapas terpidana korupsi.
Dapat Predikat WTP dari BPK, Polisi Berharap Tunjangan Lebih
Laporan keuangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK, Polri berharap mendapat penghargaan lebih.
Kapolri Klaim Pengelolaan Dana Objek Vital Sudah Tak Masalah
Kapolri Tito Karnavian mengungkapkan, semua dana penerimaan dari objek vital di kepolisian sudah dilaporkan kepada negara.
Pemprov DKI akan Terima LHP BPK di Sidang Paripurna DPRD
Dalam sidang paripurna nanti, Djarot mengaku hanya akan fokus pada agenda pengumuman Laporan Hasil Pemeriksaan keuangan Pemda DKI yang diaudit BPK.
"Opini WTP dari BPK Tidak Menjamin Bebas Korupsi"
Sistem pengawasan di internal BPK harus lebih transparan demi mencegah berulang-ulangnya praktik suap predikat kinclong BPK.
KPK Minta Fahri Hamzah Tak Ikut Campur di Kasus Suap BPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan tindakan Fahri Hamzah yang menemui tersangka kasus suap auditor BPK tanpa izin. KPK meminta Wakil Ketua DPR RI itu tak ikut campur dalam proses hukum di kasus tersebut.
Mendes Eko Siap Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap BPK
Eko menegaskan, sejak awal dirinya telah memakai program bersih-bersih kinerja kementerian sehingga kasus dugaan suap ini sekaligus menjadi pelajaran bagi seluruh jajarannya.
Pentingnya WTP BPK untuk Lembaga Pemerintah
Praktik suap untuk mendapatkan predikat “kinclong” BPK ini dinilai dapat menjatuhkan kredibilitas kementerian dan lembaga negara yang selama ini diukur, salah satunya dari hasil audit BPK tersebut.
Auditor BPK Dalam Pusaran Suap Predikat WTP
Sebanyak 23 auditor BPK terlibat dalam kasus suap. Mereka memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) laporan keuangan lembaga negara dengan ganjaran sejumlah uang.
Menkeu Kecewa Atas Kasus Suap Auditor BPK
Sri Mulyani meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas apabila ada upaya penyalahgunaan wewenang dan dugaan suap terkait pemberian opini WTP terhadap Kementerian Lembaga tertentu.
Menteri Desa PDTT Ingin Kementeriannya Diaudit Ulang BPK
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menginginkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit ulang laporan keuangan di kementeriannya.
BPK Pastikan Tak Audit Ulang Kemendes Meski Ada Dugaan Suap
BPK memastikan tidak akan ada audit ulang terhadap Kementerian Desa PDTT sehubungan dugaan suap terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK untuk kementerian tersebut.