Indeks Bpk

Sebanyak enam LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) diberikan kepada dua LKKL.

Sandiaga menyatakan semua wali kota di Jakarta harus rajin menagih realisasi penyediaan fasos-fasum ke pengembang.

Kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras ini sempat membuat Pemprov DKI bersitegang dengan BPK pada 2016.

Penagihan Fasos-Fasum belum dilakukan karena Peraturan Daerah yang menjadi alas hukum pelaksanaan reklamasi belum disahkan oleh DPRD.

"Kalau dimusnahkan di daerah nanti bukti kalau ada pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) bagaimana?"

BPAD DKI mencatat sebagian piutang Pemprov DKI belum dilunasi oleh pengembang.

Opini WTP diberikan karena Pemprov DKI telah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK di tahun sebelumnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan bahwa Opini WTP terakhir kali didapat Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2012.

Rizal Djalil menyampaikan sejumlah poin terkait persoalan pengadaan pangan dalam negeri yang berlarut-larut di kementerian.

Realisasi di beberapa sektor pajak yang tahun sebelumnya mengalami peningkatan justru menurun di tahun ini.

"Sampai akhir tahun akan kita efektifkan untuk melakukan penagihan pajak dengan surat paksa," Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Edi Sumantri.

BPK menemukan adanya sejumlah pemborosan dalam pengelolaan dana haji yang menyebabkan kerugian negara.

Temuan BPK soal pemborosan pembiayaan ibadah haji mengarah ada dugaan korupsi di Kemenkes atau Kemenag.

Karena tak efektif, jumlah alokasi impor dalam penerbitan PI gula, beras, sapi, dan daging sapi tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya.

Salah satu temuan BPK di pemeriksaan penyelenggaraan haji 2017 ialah pemborosan pada pembelian vaksin meningitis meningokokus yang lebih mahal senilai Rp70,71 miliar.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2017, BPK menyatakan ada kerugian negara sebanyak 840 permasalahan senilai Rp1,46 triliun.

"Pemerintah sudah melakukan persiapan audit SDGs. Prosesnya sedang berjalan," kata Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara.

Temuan BPK soal 23 gedung yang melanggar aturan SLF ditanggapi Anies Baswedan dengan mengatakan bahwa jumlah itu baru sebagian kecil.

Menurut Sandi, Sumber Waras masih bersikukuh mengaku tidak ada kerugian negara dalam proses jual beli sebagian dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu.

Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta mengklaim hingga kini aset daerah di ibu kota yang belum tercatat tersisa 2 persen saja yang setara dengan nilai Rp4 triliun.