Indeks Bpk

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2017, BPK menyatakan ada kerugian negara sebanyak 840 permasalahan senilai Rp1,46 triliun.

"Pemerintah sudah melakukan persiapan audit SDGs. Prosesnya sedang berjalan," kata Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara.

Temuan BPK soal 23 gedung yang melanggar aturan SLF ditanggapi Anies Baswedan dengan mengatakan bahwa jumlah itu baru sebagian kecil.

Menurut Sandi, Sumber Waras masih bersikukuh mengaku tidak ada kerugian negara dalam proses jual beli sebagian dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu.

Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta mengklaim hingga kini aset daerah di ibu kota yang belum tercatat tersisa 2 persen saja yang setara dengan nilai Rp4 triliun.

Caecilia Ajeng Nindyaningrum bukan kali ini saja diperiksa KPK, ia juga pernah diperiksa pada 28 September 2017.

Presiden juga mengingatkan inti dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan adalah menjaga kepercayaan rakyat.

Sandiaga Uno menyatakan Pemprov DKI dan BPK perlu menyamakan dulu persepsi soal aset senilai Rp10 triliun, yang belum terlacak keberadaannya, sebelum menindaklanjuti temuan audit tersebut.

Secara institusi, BPK RI tidak pernah melaporkan tiga penyidik KPK ke Polda Metro Jaya.

Salah satu rekomendasi BPK untuk Anies-Sandi ialah membenahi sistem pengendalian dalam pengelolaan layanan perizinan di DKI Jakarta.

Sugito divonis 1,5 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 2 bulan kurungan, sedangkan Jarot Budi Prabowo divonis pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan ditambah denda sebesar Rp75 juta.

Sandiaga ditugaskan Gubernur Anies Baswedan untuk memimpin sejumlah proyek agar lolos dengan hasil laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2017 berupa WTP.

Jaksa mengatakan bahwa perbuatan Rochmadi yang menerima gratifikasi berupa uang Rp3,5 miliar, harus dianggap sebagai tindakan suap.

Rochmadi Saptogiri mengajukan nota keberatan atas dakwaan dirinya menerima suap Rp240 juta dari Kemendes.

Selama empat tahun berturut-turut, Pemprov DKI Jakarta selalu mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK.

BPK mengakui sempat ada hambatan saat pemeriksaan alutsista, namun hambatan itu sudah diatasi.

BPK, dijelaskan Laode akan mengaudit fungsi KPK baik dari pencegahan maupun penindakan.

BPK menemukan adanya potensi hilangnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia periode 2009-2015 sebesar Rp6,02 triliun.

Temuan BPK Selama Semester I 2017 menyangkut 14.997 jenis permasalahan senilai Rp27,39 triliun.

BPK mengklaim telah memeriksa secara internal auditor yang ditangkap KPK terkait kasus suap dari sebuah perusahaan untuk mempermudah audit laporan keuangan.